Pemerintah Hormati Keputusan MK Meski Ada Perbedaan dengan RUU Pilkada

- Redaksi

Wednesday, 21 August 2024 - 19:04 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

 

SwaraWarta.co.id – Dari dunia politik, Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan, Hasan Nasbi, menyatakan bahwa pemerintah dengan tegas menghormati semua keputusan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Konstitusi (MK), termasuk yang terkait dengan syarat calon kepala daerah.

Pernyataan ini disampaikannya di kompleks Istana Kepresidenan RI, Jakarta, pada hari Rabu.

ADVERTISEMENT

ads.

SCROLL TO RESUME CONTENT

Hasan Nasbi menggarisbawahi bahwa pemerintah tidak memiliki sikap lain selain menghormati keputusan MK, sebagaimana yang dinyatakannya terkait dengan Putusan MK Nomor 60/PUU-XXII/2024.

Keputusan ini mengatur perubahan ambang batas pencalonan kepala dan wakil kepala daerah dalam pemilihan kepala daerah (pilkada).

Selain itu, Putusan MK Nomor 70/PUU-XXII/2024 juga menjadi sorotan, karena mengatur syarat usia calon kepala daerah yang akan ditetapkan saat Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengesahkan calon tersebut.

Baca Juga :  Unggul dalam Quick Count, Pramono Rano Deklarasi Kemenangan dalam Pilgub DKI Jakarta 2024

Dalam kesempatan tersebut, Hasan juga menjawab pertanyaan yang berkaitan dengan perbedaan antara keputusan MK dan Rancangan Undang-Undang (RUU) Pilkada yang sedang dibahas oleh Badan Legislasi (Baleg) DPR.

Salah satu perbedaan yang mencolok terletak pada Pasal 7 ayat (2) huruf e dari putusan MK yang mengatur syarat usia minimum untuk calon gubernur/wakil gubernur, bupati/wakil bupati, serta wali kota/wakil wali kota.

Pasal ini menetapkan usia minimum 30 tahun untuk calon gubernur dan calon wakil gubernur, serta 25 tahun untuk calon bupati, calon wakil bupati, calon wali kota, dan calon wakil wali kota.

Sebaliknya, DPR melalui hasil rapat panja revisi UU Pilkada menyepakati bahwa syarat usia minimal 30 tahun untuk calon kepala daerah dihitung saat pelantikan pasangan calon, dan menolak untuk menyesuaikan dengan putusan MK.

Baca Juga :  Pratama Arhan Bawa Bangkok United Menang 3-2 atas Buriram United dalam Debutnya

Meskipun terdapat perbedaan waktu penetapan batas usia calon kepala daerah antara putusan MK dan keputusan DPR, pemerintah memutuskan untuk tidak memberikan komentar lebih lanjut mengenai detail RUU Pilkada yang sedang dibahas.

Hasan Nasbi mengingatkan bahwa RUU ini merupakan inisiatif dari DPR yang diajukan pada bulan November 2023, dengan Surpres (Surat Presiden) untuk membahasnya telah dikeluarkan pada Januari 2024.

Hasan juga menegaskan bahwa pemerintah menghormati hak DPR dalam menyusun undang-undang, meskipun ada putusan dari lembaga yudikatif seperti MK dan Mahkamah Agung (MA).

Dia mengajak masyarakat untuk tidak terburu-buru berprasangka negatif terhadap proses yang sedang berlangsung di DPR, yang dapat disaksikan secara langsung melalui siaran sidang.

Baca Juga :  Berusaha Kabur, 2 Pencuri Sapi di Blitar Ditembak Polisi

Jika putusan lembaga yudikatif tidak diakomodasi dalam RUU Pilkada, Hasan memperkirakan bahwa akan timbul sengketa hukum terkait aturan tersebut.

Ia menyarankan agar semua pihak menghormati hak masing-masing lembaga yang berwenang menerbitkan aturan.

Jika terjadi sengketa, hal tersebut akan diselesaikan melalui proses hukum yang berlaku.

Hasan juga menegaskan bahwa pemerintah akan menghormati dan mematuhi undang-undang yang disahkan oleh DPR.

Sebagai eksekutif, tugas pemerintah adalah menjalankan undang-undang yang telah dibuat oleh pembuat undang-undang.

Namun, dalam konteks pelaksanaan pemilu, Hasan menekankan bahwa peran KPU akan lebih dominan dalam proses tersebut, mengingat tanggung jawab KPU dalam menjalankan pemilu sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan.***

Berita Terkait

Windy Idol Belum Ditetapkan Tersangka, KPK ungkap Hal Ini
Pelaku Perampokan dan Pembunuhan Sopir Taksi Online Berhasil Terungkap
Kabar Baik! Pendaftaran Beasiswa Sawit 2025 Resmi Dibuka
Kabar Gembira untuk Para Lansia Jakarta: Pencairan Kartu Lansia Jakarta Tahap Kedua Dimulai Hari Ini
Ketegangan Meningkat: Pakistan dan India di Ambang Konflik Peperangan
Misa Pemakaman Paus Fransiskus Akan Digelar Hari Ini
Penghormatan Terhadap Paus Fransiskus Berakhir, Dihadiri Sekitar 250 Ribu Orang
Komunitas FPM Bali: Bersama, Berkarya, Berdampak

Berita Terkait

Saturday, 26 April 2025 - 16:57 WIB

Windy Idol Belum Ditetapkan Tersangka, KPK ungkap Hal Ini

Saturday, 26 April 2025 - 16:51 WIB

Pelaku Perampokan dan Pembunuhan Sopir Taksi Online Berhasil Terungkap

Saturday, 26 April 2025 - 16:45 WIB

Kabar Baik! Pendaftaran Beasiswa Sawit 2025 Resmi Dibuka

Saturday, 26 April 2025 - 16:34 WIB

Kabar Gembira untuk Para Lansia Jakarta: Pencairan Kartu Lansia Jakarta Tahap Kedua Dimulai Hari Ini

Saturday, 26 April 2025 - 13:09 WIB

Ketegangan Meningkat: Pakistan dan India di Ambang Konflik Peperangan

Berita Terbaru

Berita

Windy Idol Belum Ditetapkan Tersangka, KPK ungkap Hal Ini

Saturday, 26 Apr 2025 - 16:57 WIB

Pendaftaran Beasiswa Sawit 2025 Resmi Dibuka

Berita

Kabar Baik! Pendaftaran Beasiswa Sawit 2025 Resmi Dibuka

Saturday, 26 Apr 2025 - 16:45 WIB