Komnas Perempuan Soroti Perlunya Segera Adanya Pengesahan RUU PPRT untuk Perlindungan PRT

- Redaksi

Thursday, 22 February 2024 - 11:04 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Kekerasan Pada PRT-SwaraWarta.co.id (Sumber: Kompas)

SwaraWarta.co.id – Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) menyoroti urgensi pengesahan Rancangan Undang-undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (RUU PPRT) di Indonesia.

ADVERTISEMENT

ads.

SCROLL TO RESUME CONTENT

Anggota Komnas Perempuan, Theresia Iswarini, menekankan tanggung jawab pemerintah untuk mempercepat proses pengesahan RUU tersebut yang saat ini terhenti di DPR RI.

Menurut Theresia Iswarini, langkah ini diperlukan sebagai respons terhadap kasus kekerasan yang menimpa lima asisten rumah tangga (ART) di Jakarta Timur.

RUU PPRT menjadi instrumen penting yang dapat mengatur hak dan kewajiban majikan serta pekerja rumah tangga, melarang perdagangan orang, dan mengatur penyaluran serta melarang pekerja anak.

Theresia menyebutkan bahwa upaya mempercepat pengesahan RUU PPRT adalah tanggung jawab konstitusional pemerintah, mengingat situasi yang masih mangkrak di DPR RI.

Baca Juga :  Hangus Terbakar, Sektor Wisata di Danau Toba Terganggu?

Kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) baru-baru ini mengguncang masyarakat, di mana lima ART menjadi korban yang diduga disiksa oleh majikan mereka di Jakarta Timur.

Dari kelima korban KDRT, empat di antaranya masih anak-anak, sementara satu merupakan perempuan dewasa.

Kejadian tragis ini terungkap setelah kelima korban berusaha melarikan diri dari rumah majikan pada 12 Februari 2024.

Kasus ini memberikan tekanan tambahan pada pentingnya perlindungan yang sesuai untuk pekerja rumah tangga.

RUU PPRT tidak hanya mengatur hak dan kewajiban, tetapi juga mencakup larangan perdagangan orang.

Hal ini mencerminkan kebutuhan untuk melindungi pekerja rumah tangga dari eksploitasi dan praktek perdagangan manusia yang merugikan.

Dengan adanya aturan yang jelas, diharapkan dapat menciptakan lingkungan kerja yang aman dan adil bagi para pekerja rumah tangga.

Baca Juga :  PT KAI Klaim Selama Liburan Tahun Baru Volume Penumpang Meningkat

Selain itu, RUU ini juga mengatur penyaluran pekerja rumah tangga, menetapkan norma yang harus dipatuhi oleh penyedia jasa penyalur, serta melarang praktik pekerja anak.

Perlindungan terhadap anak-anak yang terlibat dalam pekerjaan rumah tangga sangat penting untuk menjamin masa depan mereka dan menghentikan siklus pekerja anak yang merugikan.

Dalam konteks ini, Komnas Perempuan mendorong pemerintah untuk bertindak cepat dalam menangani RUU PPRT agar segera dijadikan undang-undang.

Keterlibatan Komnas Perempuan sebagai lembaga pemantau dan advokasi hak perempuan memberikan suara yang kuat terhadap perlunya perlindungan yang komprehensif untuk pekerja rumah tangga.

Kasus KDRT yang menimpa lima ART di Jakarta Timur menjadi cerminan betapa pentingnya regulasi yang kuat dan berlaku untuk mencegah dan menindak kekerasan dalam rumah tangga.

Baca Juga :  Libur Akhir Tahun 2023-2024: Ini Dia Jadwal Cuti Bersama Natal dan Tahun Baru yang Wajib Anda Ketahui

Keterlibatan masyarakat sipil, termasuk lembaga seperti Komnas Perempuan, menekankan perlunya perubahan sistemik dan kebijakan yang mendukung hak-hak pekerja rumah tangga.

Sebagai langkah konkret, masyarakat perlu memahami urgensi RUU PPRT sebagai upaya untuk memberikan perlindungan maksimal bagi pekerja rumah tangga.

Dengan mempercepat pengesahan RUU ini, pemerintah dapat memberikan sinyal kuat bahwa mereka serius dalam melindungi hak dan kesejahteraan para pekerja rumah tangga di Indonesia.

Dalam konteks global, tindakan ini juga sejalan dengan upaya internasional untuk melindungi hak-hak pekerja rumah tangga dan mengakhiri segala bentuk eksploitasi.

Oleh karena itu, pengesahan RUU PPRT tidak hanya menjadi kewajiban konstitusional pemerintah Indonesia tetapi juga kontribusi positif terhadap perubahan sosial yang lebih adil dan berkelanjutan.***

Berita Terkait

Usai Viral, Patung Biawak Raksasa di Wonosobo Jadi Magnet Wisatawan
BMKG Peringatkan Indonesia Bersiap Hadapi Musim Kemarau Ekstrem
Mulai April 2025, SMA/SMK Negeri di Maluku Utara Bebas Uang Komite
Warga Desa Temon Gelar Aksi Damai Tuntut Usut Dugaan Penyelewengan Dana Desa
Bendungan Wlingi dan Lodoyo di Blitar Mulai Flushing, Warga Diimbau Waspada
Penemuan Mayat Wanita Bersimbah Darah di Bogor Menggemparkan Warga
Pemerintah Jadikan Regulasi Digital Uni Eropa Sebagai Contoh
Kemenag Mengingatkan Masyarakat untuk Tidak Berangkat Haji Secara Ilegal

Berita Terkait

Monday, 28 April 2025 - 17:48 WIB

Usai Viral, Patung Biawak Raksasa di Wonosobo Jadi Magnet Wisatawan

Monday, 28 April 2025 - 16:41 WIB

BMKG Peringatkan Indonesia Bersiap Hadapi Musim Kemarau Ekstrem

Monday, 28 April 2025 - 15:23 WIB

Warga Desa Temon Gelar Aksi Damai Tuntut Usut Dugaan Penyelewengan Dana Desa

Monday, 28 April 2025 - 15:18 WIB

Bendungan Wlingi dan Lodoyo di Blitar Mulai Flushing, Warga Diimbau Waspada

Monday, 28 April 2025 - 14:28 WIB

Penemuan Mayat Wanita Bersimbah Darah di Bogor Menggemparkan Warga

Berita Terbaru

Ciro Alves Dipastikan Hengkang dari Persib Bandung

Olahraga

Ciro Alves Dipastikan Hengkang dari Persib Bandung

Monday, 28 Apr 2025 - 16:51 WIB