Swarawarta.co.id – Debat publik pertama untuk Pemilihan Bupati Ponorogo berlangsung dengan penuh semangat terutama Paslon Ipong-Luhur.
Pasangan calon (paslon) 01 Ipong Muchlissoni dan Segoro Luhur Kusumo Daru, menekankan komitmen mereka untuk memprioritaskan kepentingan masyarakat.
“Kembalinya saya ke kontestasi Pilkada karena dilatarbelakangi panggilan jiwa dan tanggung jawab moral sebagai putra daerah untuk melaksanakan mekanisme demokrasi. Mengembalikan pembangunan pada relnya. Dan yang terpenting memenangkan kepentingan masyarakat,” tutur Ipong di awal debat, Rabu (23/10/2024) malam.
ADVERTISEMENT
.SCROLL TO RESUME CONTENT
Debat yang diadakan di Gedung Kesenian Jalan Pramuka Ponorogo ini mengangkat tema peningkatan kesejahteraan dan kemajuan daerah.
Pada segmen kedua, paslon 01 dihadapkan dengan pertanyaan mengenai kebijakan terkait isu lingkungan, seperti kerusakan hutan, pembalakan liar, dan kebakaran hutan.
Ipong menjelaskan bahwa untuk mengatasi kerusakan lingkungan, penting untuk mendekati masyarakat dengan memberikan edukasi.
“Maka kita dorong Perhutani sebagai pemilik lahan terbesar di Ponorogo untuk memberi kesempatan kepada petani-petani di sekitar hutan untuk bisa ikut bekerja di lahan perhutani yang ada,” terang Ipong.
Ia menekankan perlunya pemahaman bagi warga yang tinggal di sekitar hutan agar dapat berinteraksi dengan lingkungan mereka secara bertanggung jawab.
Ipong juga menyoroti bahwa tindak kriminal dapat diminimalisasi jika kondisi ekonomi masyarakat terjaga dengan baik.
Selain itu, ia menekankan pentingnya perhatian terhadap isu lingkungan perkotaan, seperti pengelolaan sampah.
“Saya melihat dalam 3 tahun terakhir sampah tidak terkelola sesuai dengan mimpi. Merencanakan untuk mendapat adipura ternyata zonk, misalnya sampah mau dikelola mau jadi briket katanya mau jadi penghasil briket terbesar di Jatim tapi kenyataannya blug,” kata Ipong.
Ia mengungkapkan keluhan dari warga Desa Mrican, Jenangan, yang mengalami masalah pencemaran dari tempat pembuangan akhir (TPA), terutama terkait dengan kualitas air minum dan air lindi yang mencemari lahan pertanian.
“Saya melihat dalam 3 tahun terakhir sampah tidak terkelola sesuai dengan mimpi. Merencanakan untuk mendapat adipura ternyata zonk, misalnya sampah mau dikelola mau jadi briket katanya mau jadi penghasil briket terbesar di Jatim tapi kenyataannya blug,” kata Ipong.
“Jadi ini saya rasa patut diperhatikan. Ke depan kalau saya jadi bupati dan mas Luhur wakil bupati, sampah akan kita kelola secara modern. Sampah ini akan kita kelola dan tidak merugikan masyarakat sekitar,” lanjut Ipong.
Menurutnya, hal ini memerlukan langkah serius dari pemerintah untuk menanggulangi masalah tersebut.
“Program saya Rp 300 juta per desa per tahun untuk ndandani jalan desa. Program itu rata dan uangnya bersumber dari APBD,” imbuh Ipong.
