Presiden Joko Widodo (Dok. Istimewa) |
SwaraWarta.co.id –Presiden Joko Widodo mengungkapkan bahwa Indonesia harus memperkuat sistem untuk melawan korupsi.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Sistem tersebut meliputi pencegahan, perijinan, dan pengawasan.
Presiden mengakui bahwa korupsi semakin canggih dan kompleks, bahkan lintas negara dan memanfaatkan teknologi terbaru.
“Karena korupsi sekarang semakin canggih, semakin kompleks, bahkan lintas negara dan multi-yurisdiksi serta menggunakan teknologi mutakhir,” ungkap Jokowi dalam peringatan Hari Antikorupsi sedunia.
Pemerintah telah membuat beberapa platform daring untuk memperkuat upaya pemberantasan korupsi, seperti aplikasi e-Katalog Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) dan sistem Online Single Submission (OSS) untuk perizinan berusaha berbasis risiko.
Presiden menyebut kebijakan Satu Peta (One Map Policy) sangat membantu dalam mencegah korupsi di bidang pemanfaatan ruang serta konflik agraria dan penggunaan sistem pajak online.
“UU Perampasan Aset penting untuk segera diselesaikan karena ini adalah mekanisme untuk pengembalian kerugian negara. Saya harap pemerintah dan DPR dapat segera membahas dan menyelesaikan (UU itu),” ungkapnya.
Presiden juga menekankan pentingnya regulasi pemberantasan korupsi dengan peraturan undang-undang seperti UU Perampasan Aset dan UU Pembatasan Transaksi Uang Kartal.
Lebih lanjut, Jokowi berharap para pejabat yang melakukan tindakan korupsi bisa diberikan efek jera.
“Dan dalam peringatan Hakordia (Hari Antikorupsi Sedunia) ini saya mengajak kita semua untuk bersama-sama mencegah tindak pidana korupsi dan bisa memberikan efek jera kepada para pejabat yang melakukan korupsi,” pungkas Jokowi.