| Perjanjian New York |
SwaraWarta.co.id – Pada masa pasca kemerdekaan RI 1945, sebuah peristiwa penting terjadi di bumi Nusantara, lebih tepatnya di Irian Barat yakni Perjanjian New York.
Perjanjian New York ini sendiri dilaksanakan lebih tepatnya pada tahun 1962 di mana negara Adikuasa Amerika Serikat bertindak sebagai negara pemrakarsanya.
Adapun isi Perjanjian New York ini secara garis besar adalah upaya pemindahan kekuasaan atas salah satu wilayah di timur Indonesia, yaitu Irian Barat dari tangan kolonial Belanda, ke pangkuan Ibu Pertiwi, Indonesia.
ADVERTISEMENT
.SCROLL TO RESUME CONTENT
Dengan adanya Perjanjian New York ini secara gamblang ingin mengatakan bahwa kekuasaan penjajah Belanda atas Irian Barat yang merupakan bagian dari wilayah Indonesia berdaulat harus segera dilepas.
Ini tentunya pukulan telak bagi Belanda, tetapi kabar kemenangan bagi Indonesia sendiri.
Latar Belakang Perjanjian New York
 |
| Latar Belakang Perjanjian New York |
Pasca kesepakatan yang telah didiskusikan pada Konferensi Meja Bundar di Den Haag, Belanda telah menyetujui soal pelepasan Irian Barat dari tangan mereka untuk dikembalikan kepada Indonesia.
Upaya pelepasan tersebut dijanjikan oleh pihak Belanda sekurang-kurangnya satu tahun setelah putusan Konferensi Meja Bundar dibuat.
Akan tetapi hingga hampir satu tahun, upaya pelepasan Irian Barat oleh pihak Belanda belum ada tanda-tandanya.
Hingga tahun 1961 upaya pelepasan Irian Barat tersebut belum terealisasikan.
Karena fakta inilah akhirnya yang membuat Indonesia berupaya untuk mendesak pihak Belanda untuk segera melaksanakan putusan yang telah dibuat perihal pelepasan Irian Barat.
Dalam hal ini pihak Indonesia meminta bantuan pihak internasional untuk pemecahan permasalahan Irian Barat ini.
Dan disinilah pihak Amerika kemudian pasang badan untuk ikut membantu Indonesia dalam upaya mendesak pihak Belanda.
Ada satu fakta menarik soal keterlibatan Amerika dalam masalah Irian Barat ini, di mana Amerika dalam hal ini ikut membantu Indonesia karena pihaknya merasa takut akan keterlibatan pihak Uni Soviet yang disinyalir akan ikut campur soal Irian Barat ini bersama pihak Belanda.
Atas fakta ini, Amerika mendesak untuk segera diadakan perundingan antara pihak Belanda dengan pihak Indonesia sendiri.
Atas desakan Amerika inilah maka perundingan pun segera dilakukan di mana dari Indonesia, tokoh yang didelegasikan sebagai perwakilan dimandatkan kepada Dr. Soebandrio bersama rekan-rekannya yang lain.
Dalam delegasi Indonesia, Dr. Soebandrio bertindak sebagai ketua atau pimpinan delegasi, sementara rekan-rekan yang lainnya sebagai anggota, yang terdiri dari: Sudjarwo Tjondronegoro, Adam Malik, Letjen Hidayat, Brigjen Djoehartono.
Kemudian ada Ganis Harsono, Soegoro Atmoprasodjo, Mayor J.A. Dimara, dan lain-lainnya.
Sementara itu dari pihak Belanda, delegasi yang dikirim dipercayakan kepada Dr. Van Roijen.
Untuk perwakilan dari Amerika Serikat, ada E. Bunker sebagai perwakilan delegasi.
Dari hasil perundingan yang untuk kemudian diberi penamaan sebagai Perjanjian New York, kesepakatan akhirnya berhasil dibuat, di mana pada akhirnya Irian Barat benar-benar lepas dari kekuasaan Belanda.
Perjanjian ini sendiri terjadi pada tanggal 15 Agustus 1962 dengan penindaklanjutan penyerahan Irian Barat-nya pada 1 Mei 1963.
Dalam prosesi penyerahan ini, sebagai pihak penengah dipercayakan kepada UNTEA atau United Nation Temporary Executive Authority.
Namun, untuk kepastian secara kedaulatan, baru benar-benar resmi setelah diadakannya Penentuan Pendapat Rakyat atau PEPERA yang terjadi pada tahun 1969.
Dimana secara absah, Irian Barat memilih untuk tetap menjadi bagian dari kedaulatan Republik Indonesia.
Dan ini menjadi tonggak bersejarah bagi Irian Barat sekaligus Indonesia, bahwa semenjak hari tersebut, Irian Barat adalah bagian dari wilayah Indonesia secara mutlak.
Isi Perjanjian New York
 |
| Isi Perjanjian New York |
Merunut dari jejak sejarah yang telah dibahas di atas, proses kembalinya Irian Barat ke pangkuan Indonesia tidak terlepas dari keterlibatan Amerika Serikat yang berani mendesak Belanda untuk segera melakukan perundingan.
Hasil dari perundingan tersebut adalah perjanjian yang kemudian menjadi awal tanggal Perjanjian New York.
Ada beberapa poin penting yang termaktub di dalam Perjanjian New York, ada hal-hal penting yang mendasari terjadinya kedaulatan penuh Irian Barat untuk kembali menjadi wilayah Indonesia.
Berikut beberapa poin penting di dalam Perjanjian New York secara garis besar:
Dalam hal ini, kedua belah pihak bersepakat untuk menghentikan segala bentuk permusuhan, baik secara terbuka maupun secara tertutup. Artinya kedua belah pihak bersepakat menghentikan pertikaian.
Dalam putusan hasil Perundingan New York tersebut, penyerahan Irian Barat akan segera dilakukan. Upaya penyerahan akan melalui pihak UNTEA dengan lama waktu selambat-lambatnya paling kurang sebelum tanggal 1 Oktober 1962. Hal ini tentunya merujuk kepada upaya serah terima dari pihak pemerintahan Belanda kepada Indonesia pada rentang waktu yang telah ditentukan tersebut.
Dalam pelaksanaan upaya serah terima yang akan dilakukan, pihak UNTEA akan meminta bantuan pihak Indonesia. Bantuan yang dimaksud berupa tenaga untuk menjaga wilayah Irian Barat sebelum secara resmi diserahterimakan. Kemudian bersama dengan pihak UNTEA pihak Indonesia yang ditunjuk untuk ikut membantu menjaga keamanan, baik sipil maupun orang militer. Sebagai tambahan lain, pihak-pihak dari Belanda yang masih tersisa dan berada di Irian Barat, harus ikut pula membantu pihak UNTEA bila dibutuhkan.
Adapun untuk pasukan Indonesia yang masih ada di Irian Barat, diperkenankan untuk tetap tinggal di sana, dengan tentu saja masih dibawah pengawasan dari pihak UNTEA. Artinya apa pun yang dilakukan oleh pihak pasukan Indonesia di Irian Barat harus dan atau selalu dalam pantauan UNTEA termasuk permintaan izin untuk urusan-urusan yang sifatnya mendesak dan menuntut adanya persetujuan.
Sementara itu, itu pasukan Perang pihak Belanda yang masih tersisa dan masih bertahan di Irian Barat juga termasuk pihak sipilnya, harus segera meninggalkan Irian Barat. Perihal pemulangan pasukan militer serta sipil Belanda ini dilakukan secara bertahap dengan ketentuan harus selesai terhitung hingga sebelum tanggal 11 Mei tahun 1963.
Setelah pemulangan pihak Belanda dan dinyatakan benar-benar steril, maka pada tanggal 31 Desember 1962, bendera kebangsaan Indonesia akan mulai dikibarkan di wilayah tersebut, tetapi dengan catatan, dikibarkannya berdampingan dengan bendera PBB untuk sementara waktu hingga waktu selanjutnya yang kemudian akan diumumkan menyusul, hingga bendera Indonesia benar-benar berkibar mandiri tanpa dampingan bendera pihak manapun.
Pihak Republik Indonesia akan menerima penyerahan Irian Barat ke pangkuannya dari pihak UNTEA disepakati pada tanggal 1 Mei 1963 yang tentunya melalui prosesi secara resmi dan disaksikan oleh beberapa pihak yang terlibat di dalamnya.
Keputusan selanjutnya adalah akan diadakan upaya Penentuan Pendapat Rakyat atau PEPERA untuk menentukan pilihan bagi warga masyarakat Irian Barat untuk memilih kembali ke Indonesia secara mutlak atau sebaliknya, tidak. PEPERA akan dilaksanakan pada tahun 1969.
Setelah resmi Irian Barat kembali ke Indonesia, maka aturan lalu lintas bebas bagi seluruh wilayah Indonesia terutama untuk wilayah Irian Barat, kembali diberlakukan.
Sesuai dengan Perjanjian New York tersebut, pada akhirnya Irian Barat kembali ke pangkuan Indonesia hingga saat ini dan tetap menjadi bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia,meski setelahnya mengalami perubahan nama Papua untuk saat in
