Hasto Kristiyanto Sekjen PDIP ( Dok. Istimewa) |
SwaraWarta.co.id – Sekretaris Jenderal PDIP, Hasto Kristiyanto, mengakui kekhilafan langkah politik PDIP empat tahun lalu ketika memberikan rekomendasi untuk memajukan putra sulung Presiden Joko Widodo, Gibran, sebagai calon Wali Kota Solo.
“Jujur saja, kami khilaf,” kata Hasto dalam diskusi daring bertajuk “Sing Waras Menggugat di MK, Hak Angket, Keputusan MKMK?,” Sabtu, 30 Maret 2024
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Hal ini bertujuan untuk mempertimbangkan kemajuan yang diberikan Jokowi untuk PDIP.
Namun, saat ini PDIP menyadari bahwa kemajuan yang dibawa oleh Jokowi terutama dalam hal ekonomi, dinilai dipicu oleh beban utang yang besar, sehingga menjadi potensi masalah di masa depan.
Hasto juga mengkritisi upaya Jokowi untuk membangun dinasti politik yang semakin kuat, terlebih setelah Gibran maju sebagai calon wakil presiden.
“Nepotisme ini menguat kecurangan melalui penggunaan kekuasaan kian menguat juga,” ujarnya.
Hasto menyatakan bahwa PDIP tidak mempersoalkan jika keluarga Jokowi melakukan manuver politik, seperti Gibran yang maju sebagai calon wakil presiden tanpa rekomendasi PDIP, Kaesang yang menjadi Ketua Umum PSI, Bobby yang tidak mendukung pasangan calon Ganjar-Mahfud, bahkan pencalonan asisten pribadi Iriana Jokowi di pemilihan Wali Kota Bogor.
Meskipun begitu, Hasto memandang bahwa upaya Jokowi sudah melebihi batas dan tindakan pengkhianatan tidak dapat terus dilakukan terhadap PDIP, bangsa, dan negara.
Peneliti Senior Populi Center, Usep Saepul Ahyar, menilai bahwa manuver yang dilakukan oleh keluarga Solo merupakan pukulan telak bagi PDIP.
Terutama karena anjloknya dukungan terhadap pasangan calon Ganjar-Mahfud pada pemilihan presiden 2024, diiringi dengan drama bermanuvernya kader muda potensial PDIP ke koalisi dan partai lain.
Kader muda potensial PDIP yang dimaksud adalah Maruarar Sirait, Gibran, dan Bobby Nasution.
Usep menilai mereka seharusnya dipertahankan dan dibimbing kembali ke jalan perjuangan PDIP.
Manuver keluarga Solo juga dianggap berpotensi menggulingkan dominasi PDIP di Senayan. Hal ini karena sejumlah partai pengusung Gibran memperoleh suara cukup banyak dan dapat menghentikan kekuasaan politik PDIP.
“Meski PDIP adalah pemenang, tidak ada artinya jika hanya seorang menggulirkan hak angket di DPR,” kata Usep.