Alasan Kenapa Korsel Darurat Militer?

- Redaksi

Thursday, 16 January 2025 - 06:15 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Alasan Kenapa Korsel Darurat Militer?

Alasan Kenapa Korsel Darurat Militer?

SwaraWarta.co.id – Seringkali menjadi pertanyaan, kenapa Korsel darurat militer? Tepat pada 3 Desember 2024 kemarin, Presiden Korea Selatan, Yoon Suk Yeol, secara mendadak mengumumkan status darurat militer di negara tersebut.

Dalam pidato yang disiarkan televisi, Yoon menyatakan bahwa langkah ini diambil untuk melindungi negara dari “kekuatan komunis” dan “elemen anti-negara”.

Keputusan ini muncul di tengah ketegangan politik yang meningkat antara pemerintah dan oposisi.

ADVERTISEMENT

ads.

SCROLL TO RESUME CONTENT

Parlemen yang dikuasai oleh oposisi telah lama terlibat dalam perselisihan dengan eksekutif mengenai berbagai isu, termasuk anggaran negara dan kebijakan domestik.

Presiden Yoon menuduh oposisi sebagai “kekuatan anti-negara” yang berusaha melumpuhkan fungsi pemerintahan dan mengancam stabilitas nasional.

Baca Juga :  Korsel dan Korut Kembali Memanas, Ancaman Perang Menghantui Semenanjung Korea

Kenapa Korsel Darurat Militer?

Langkah darurat militer ini memungkinkan militer untuk mengambil alih fungsi-fungsi tertentu dari pemerintah sipil, termasuk pengendalian media dan pembatasan aktivitas politik. Namun, keputusan ini menuai kritik tajam dari berbagai pihak.

Pemimpin oposisi, Lee Jae-myung, menyebut deklarasi tersebut sebagai “ilegal dan tidak konstitusional” dan menyatakan bahwa langkah tersebut dapat mengarah pada penahanan anggota parlemen.

Setelah beberapa jam ketegangan, militer akhirnya menarik pasukannya dari gedung parlemen, dan status darurat militer dicabut. Namun, ketegangan politik tetap tinggi, dengan banyak pihak menyerukan proses impeachment terhadap Presiden Yoon. Situasi ini menyoroti tantangan dalam menjaga keseimbangan antara keamanan nasional dan prinsip-prinsip demokrasi di Korea Selatan.

Baca Juga :  Haters Kembali Berulah, Kirim Karangan Bunga Duka Cita untuk Suga BTS di Depan Kantor HYBE

Peristiwa ini juga menarik perhatian internasional, dengan negara-negara seperti Amerika Serikat dan China menyerukan penyelesaian damai yang sesuai dengan supremasi hukum. Ketegangan ini terjadi di tengah meningkatnya aktivitas militer dari Korea Utara, yang menambah kompleksitas situasi di Semenanjung Korea.

Maka dari itu, deklarasi darurat militer oleh Presiden Yoon mencerminkan ketegangan politik internal yang mendalam dan tantangan dalam menjaga stabilitas nasional sambil menghormati prinsip-prinsip demokrasi di Korea Selatan. Karena hal inilah, kenapa Korsel darurat militer, sehingga terjadi ketegangan politik di internal mereka.

Berita Terkait

Muncul Usulan Makan Bergizi Gratis Minta Dibiayai Zakat, PAN Berikan Respon
Mobil Toyota Corolla Terbakar di Blitar, Diduga Karena Korsleting Saat Jumper Aki
Viral Permainan ‘Koin Jagat’: Kerusakan Fasilitas Umum dan Upaya Pemerintah Mengatasi Masalah
Dukung Makan Bergizi Gratis, Anggaran Infrastruktur Bakal Dipangkas
Proses Naturalisasi Terhambat, Tim Geypens dan Dion Markx Absen di Piala Asia U-20 2025
Utang Pilkades Rp 800 Juta, Kades di Mojokerto Korupsi Dana Desa Rp 120 Juta
Heboh, Kades Mojokerto Resmi Ditetapkan Sebagai Korupsi Usai Tilap Dana Desa Rp120 Juta
Sembilan Orang Terjebak Kebakaran di Glodok Plaza Jakarta Barat, Berhasil Dievakuasi

Berita Terkait

Thursday, 16 January 2025 - 09:32 WIB

Muncul Usulan Makan Bergizi Gratis Minta Dibiayai Zakat, PAN Berikan Respon

Thursday, 16 January 2025 - 09:31 WIB

Mobil Toyota Corolla Terbakar di Blitar, Diduga Karena Korsleting Saat Jumper Aki

Thursday, 16 January 2025 - 09:27 WIB

Viral Permainan ‘Koin Jagat’: Kerusakan Fasilitas Umum dan Upaya Pemerintah Mengatasi Masalah

Thursday, 16 January 2025 - 09:22 WIB

Dukung Makan Bergizi Gratis, Anggaran Infrastruktur Bakal Dipangkas

Thursday, 16 January 2025 - 09:15 WIB

Utang Pilkades Rp 800 Juta, Kades di Mojokerto Korupsi Dana Desa Rp 120 Juta

Berita Terbaru