Pencabutan Sertifikat SHGB dan SHM Pagar Laut di Pantura Tangerang: Proses Hukum Berbasis Evaluasi dan Penelitian

- Redaksi

Friday, 24 January 2025 - 19:23 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

 

SwaraWarta.co.id – Diberitakan bahwa Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN)

resmi mencabut sejumlah Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) dan Sertifikat Hak Milik (SHM) pagar laut yang terletak di Pesisir Pantai Utara Kabupaten Tangerang.

ADVERTISEMENT

ads.

SCROLL TO RESUME CONTENT

Sertifikat tersebut, termasuk milik PT Intan Agung Makmur (IAM), anak perusahaan PIK2 yang beroperasi di Desa Kohod, Kecamatan Pakuhaji, dinyatakan cacat prosedur dan materil sehingga batal demi hukum.

Menteri ATR/BPN, Nusron Wahid, menyatakan bahwa pencabutan ini merupakan hasil evaluasi mendalam terhadap penerbitan sertifikat tersebut.

Ia menjelaskan, penelitian terhadap dokumen yuridis dilakukan secara menyeluruh, termasuk pemeriksaan data di kantor BPN dan balai desa setempat.

Berdasarkan penelusuran, ditemukan pelanggaran terhadap ketentuan yuridis yang berlaku, terutama terkait batas daratan dan garis pantai di wilayah Desa Kohod.

Baca Juga :  Ini Link Streaming dan Prediksi Susunan Pemain Inter Milan vs Atletico Madrid, Duel Sengit di 16 Besar Liga Champions

Nusron menekankan bahwa secara faktual, lahan yang tertera dalam sertifikat sudah tidak ada secara fisik karena berada di bawah laut.

Hal ini menjadi alasan utama yang mendasari keputusan pembatalan sertifikat tersebut.

Proses ini dilakukan dengan hati-hati untuk memastikan tidak ada kesalahan dalam membatalkan sertifikat yang dinyatakan cacat hukum.

Berdasarkan data yang disampaikan, terdapat 263 sertifikat SHGB dan SHM yang berada di wilayah bawah laut di Desa Kohod.

Dari jumlah tersebut, sekitar 50 sertifikat telah dicabut dan dibatalkan penerbitannya.

Proses pembatalan dilakukan secara bertahap, mengingat jumlah sertifikat yang bermasalah cukup banyak.

PT Intan Agung Makmur, sebagai salah satu pemegang sertifikat yang dicabut, diketahui memiliki keterkaitan dengan Agung Sedayu Group,

Baca Juga :  Hujan Deras dan Banjir Melanda Arab Saudi: Tingkat Kesiagaan Nasional Ditingkatkan

sebuah perusahaan pengembang besar yang dimiliki oleh Sugianto Kusuma alias Aguan.

PT IAM sendiri baru didirikan pada 6 Juni 2023, berdasarkan Surat Keputusan pengesahan dari Kementerian Hukum dan HAM dengan nomor AHU-0040990.AH.01.01.Tahun 2023.

Dalam penjelasannya, Nusron menyebut bahwa pelanggaran ini tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga material.

Garis pantai yang seharusnya menjadi batas daratan telah dilanggar, sehingga penerbitan sertifikat tidak sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

Ia juga menambahkan bahwa pembatalan sertifikat ini dilakukan demi menjaga kepastian hukum dan keadilan dalam pengelolaan sumber daya tanah di wilayah pesisir.

Proses penyelesaian kasus ini akan terus dilanjutkan oleh Kementerian ATR/BPN. Nusron menyatakan bahwa pihaknya berkomitmen untuk menuntaskan masalah ini secepat mungkin.

Baca Juga :  Pemberantasan Judi Online oleh BRI: Kontribusi dan Langkah Proaktif dalam Mencari Rekening Terindikasi

Namun, ia mengakui bahwa prosesnya memerlukan waktu karena setiap sertifikat harus diperiksa secara rinci untuk memastikan keabsahan tindakan pembatalan.

Melalui langkah ini, Kementerian ATR/BPN berharap dapat memberikan pesan tegas bahwa penerbitan sertifikat tanah harus dilakukan sesuai prosedur hukum yang berlaku.

Keputusan ini juga diharapkan dapat menjadi contoh bagi kasus-kasus serupa di wilayah lain, sehingga tidak ada lagi pelanggaran terhadap garis pantai dan batas wilayah yang ditetapkan secara hukum.

Dengan pembatalan sertifikat yang cacat hukum ini, pemerintah menunjukkan komitmennya untuk menjaga keadilan dan keberlanjutan lingkungan, khususnya di kawasan pesisir yang rentan terhadap eksploitasi dan pelanggaran hukum.***

Berita Terkait

Harga Emas Antam Tembus Rp2 Juta, Investasi Menggiurkan Hari Ini?
Waspadalah! Investasi Emas Antam Palsu: Rugi Besar Mengintai Anda
Pemprov DKI Gratiskan Transportasi Umum untuk Perempuan di Hari Kartini dan Semua Warga di Hari Transportasi Nasional
Antisipasi Banjir, Pemkab Ponorogo Genjot Proyek Normalisasi dan Sudetan Drainase
Gubernur Papua Pegunungan: Program Makan Bergizi Gratis Akan Dimulai, Fokus di Sekolah Asrama
Cegah Keracunan, Pengawasan Menu MBG di Sekolah Dasar Batang Diperketat
Temuan Ulat Buah di Program MBG SMPN 1 Semarang Jadi Sorotan Publik
Sidang Hasto Kristiyanto diwarnai Ketegangan, Satgas Cakra Buana Amankan Diduga Penyusup

Berita Terkait

Friday, 18 April 2025 - 16:30 WIB

Harga Emas Antam Tembus Rp2 Juta, Investasi Menggiurkan Hari Ini?

Friday, 18 April 2025 - 15:45 WIB

Waspadalah! Investasi Emas Antam Palsu: Rugi Besar Mengintai Anda

Friday, 18 April 2025 - 09:19 WIB

Pemprov DKI Gratiskan Transportasi Umum untuk Perempuan di Hari Kartini dan Semua Warga di Hari Transportasi Nasional

Friday, 18 April 2025 - 09:18 WIB

Antisipasi Banjir, Pemkab Ponorogo Genjot Proyek Normalisasi dan Sudetan Drainase

Friday, 18 April 2025 - 09:17 WIB

Gubernur Papua Pegunungan: Program Makan Bergizi Gratis Akan Dimulai, Fokus di Sekolah Asrama

Berita Terbaru

Otomotif

Bahaya Langsung Menginjak Rem saat Ban Mobil Mendadak Pecah

Friday, 18 Apr 2025 - 19:44 WIB