Sikap “Mencla-Mencle” PDIP Soal Kenaikan PPN Dikritik Golkar

- Redaksi

Monday, 23 December 2024 - 18:56 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Aksi demo (Dok. Ist)

Aksi demo (Dok. Ist)

SwaraWarta.co.id – Ketua Komisi XI DPR RI dari Fraksi Golkar, Mukhamad Misbakhun, menyoroti sikap PDI Perjuangan (PDIP) yang dinilainya tidak konsisten terkait rencana kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12 persen mulai 1 Januari 2025.

Menurut Misbakhun, PDIP kini menolak kebijakan tersebut, meskipun sebelumnya ikut mendukung saat Rancangan Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (RUU HPP) dibahas dan disahkan menjadi undang-undang pada tahun 2021.

Misbakhun menilai langkah PDIP tersebut sebagai bentuk sikap politik yang “mencla-mencle”.

ADVERTISEMENT

ads.

SCROLL TO RESUME CONTENT

“Sikap politik mencla-mencle PDI Perjuangan seperti ini harus diketahui oleh semua rakyat Indonesia banyak. Ketika berkuasa berkata apa, ketika tidak menjadi bagian dari kekuasaan seakan-akan paling depan menyuarakan kepentingan rakyat. Berpolitiklah secara elegan,” kata Misbakhun dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Senin.

Baca Juga :  Bali United Mendapat Undangan dalam Turnamen Antarklub Asia pada Akhir Januari 2024

Dia juga mengingatkan bahwa PDIP terlibat dalam pembahasan UU Nomor 7 Tahun 2021 tentang HPP, yang mengatur kenaikan tarif PPN secara bertahap dari 10 persen menjadi 11 persen pada April 2022, dan 12 persen pada Januari 2025.

Misbakhun bahkan menyebut bahwa kader PDIP, Dolfie Othniel Frederic Palit, menjabat sebagai Ketua Panitia Kerja (Panja) RUU HPP saat pembahasan undang-undang tersebut berlangsung.

“Tidak selayaknya PDI Perjuangan membuat langkah-langkah politik cuci tangan seakan-akan mereka tidak terlibat dalam proses politik ketika membahas UU HPP yang menentukan kenaikan tarif PPN secara bertahap dari 10 persen menjadi 11 persen pada 1 April 2022 dan naik lagi menjadi 12 persen pada 1 Januari 2025 nanti,” katanya.

Baca Juga :  UI Borong Empat Penghargaan di Kontes Kapal Indonesia 2024

Sebagai perbandingan, Misbakhun menyampaikan bahwa Fraksi Golkar saat itu justru memberikan masukan untuk menurunkan tarif pajak bagi usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) menjadi 0,5 persen. Hal ini menunjukkan keberpihakan Golkar kepada pelaku usaha kecil.

Namun, menurutnya, Golkar kerap tidak dilibatkan dalam beberapa pertemuan lobi terkait pembahasan RUU HPP karena dianggap terlalu kritis terhadap sejumlah isu.

“Fraksi Partai Golkar justru sempat tidak dilibatkan pada beberapa pertemuan lobi dalam pembahasan RUU tersebut karena dianggap terlalu memberikan banyak pembahasan dan argumentasi yang bersifat kritis atas beberapa isu penting dalam Daftar Inventarisasi Masalah (DIM),” paparnya

Misbakhun menegaskan bahwa kebijakan kenaikan PPN 12 persen adalah amanat undang-undang yang harus dijalankan oleh Presiden Prabowo Subianto.

Baca Juga :  KPK Sita Dokumen dan Barang Bukti Elektronik dalam Penggeledahan di Bank Indonesia, Ini Informasi Lengkapnya

Ia mendukung langkah Presiden yang mengarahkan kenaikan PPN hanya berlaku untuk barang-barang mewah.

Golkar pun berkomitmen mendukung kebijakan Presiden Prabowo untuk menjalankan undang-undang sesuai dengan konsti


tusi negara.

Berita Terkait

Polemik di Balik Program Makan Bergizi Gratis: Tuai Pro dan Kontra
Maarten Paes Hadapi Lionel Messi dalam Laga FC Dallas vs Inter Miami di MLS
Pemkab Ponorogo Siapkan Dana Hibah untuk Dukung Sekolah Rakyat
Yayasan Mitra Program MBG Janji Cairkan Dana, Proses Hukum Tetap Berlanjut
Keuskupan Agung Jakarta Adakan Sembilan Hari Berkabung atas Wafatnya Paus Fransiskus
Bupati Ponorogo Sugiri Sancoko Beli Lahan untuk Pemakaman usai Heboh Jenzah Nyebrang Sungai
Kabel Ilegal di Ponorogo Ancam Keselamatan, DPUPKP Siap Ambil Tindakan
Usung Tema Keberagaman, Festival Ogoh-ogoh Semarang Sukses Tarik Minat Wisatawan
Tag :

Berita Terkait

Sunday, 27 April 2025 - 17:04 WIB

Polemik di Balik Program Makan Bergizi Gratis: Tuai Pro dan Kontra

Sunday, 27 April 2025 - 09:47 WIB

Pemkab Ponorogo Siapkan Dana Hibah untuk Dukung Sekolah Rakyat

Sunday, 27 April 2025 - 09:23 WIB

Yayasan Mitra Program MBG Janji Cairkan Dana, Proses Hukum Tetap Berlanjut

Sunday, 27 April 2025 - 09:13 WIB

Keuskupan Agung Jakarta Adakan Sembilan Hari Berkabung atas Wafatnya Paus Fransiskus

Sunday, 27 April 2025 - 08:59 WIB

Bupati Ponorogo Sugiri Sancoko Beli Lahan untuk Pemakaman usai Heboh Jenzah Nyebrang Sungai

Berita Terbaru