SwaraWarta.co.id – Perseroan merupakan bentuk badan hukum yang didirikan dengan tujuan untuk menjalankan kegiatan usaha dan memperoleh keuntungan. Di Indonesia, perseroan terbatas (PT) adalah salah satu bentuk yang paling umum digunakan oleh pelaku bisnis. Dalam pendirian suatu perseroan, terdapat beberapa unsur yang saling terkait dan berfungsi untuk mendukung keberhasilan operasional serta kelangsungan usaha perseroan itu sendiri. Artikel ini akan membahas hubungan antara masing-masing unsur tersebut dan bagaimana mereka berperan dalam berdirinya perseroan.
1. Pengertian Perseroan
Sebelum memahami hubungan antar unsur-unsur yang membentuk perseroan, penting untuk mendalami terlebih dahulu pengertian perseroan itu sendiri. Secara sederhana, perseroan adalah badan hukum yang didirikan oleh beberapa individu atau entitas untuk mencapai tujuan tertentu, umumnya terkait dengan aktivitas bisnis dan perdagangan. Salah satu bentuk yang paling dikenal adalah Perseroan Terbatas (PT), yang memiliki karakteristik terbatas pada tanggung jawab pemiliknya terhadap utang perusahaan.
Dalam konteks hukum Indonesia, perseroan terbatas diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Dalam UU tersebut, perseroan diartikan sebagai badan hukum yang terdiri dari satu atau lebih orang sebagai pendiri, dengan modal yang terbagi atas saham yang dimiliki oleh pemegang sahamnya.
ADVERTISEMENT
.SCROLL TO RESUME CONTENT
2. Unsur-Unsur Pendirian Perseroan
Pendirian sebuah perseroan melibatkan beberapa unsur penting yang saling terkait. Unsur-unsur ini terdiri dari:
- Pendiri Perseroan
- Modal dan Saham
- Anggaran Dasar
- Pengurus dan Direksi
- Pemegang Saham
Masing-masing unsur ini memiliki peran yang krusial dalam proses pendirian dan operasional perseroan. Berikut adalah pembahasan mengenai hubungan antara unsur-unsur tersebut dengan berdirinya perseroan.
3. Pendiri Perseroan
Pendiri adalah individu atau badan hukum yang pertama kali membentuk suatu perseroan. Mereka bertanggung jawab untuk menyusun anggaran dasar dan melakukan langkah-langkah awal dalam pendirian perseroan, termasuk pengajuan dokumen kepada instansi pemerintah yang berwenang, seperti Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) untuk mendapatkan pengesahan badan hukum.
Hubungan pendiri dengan berdirinya perseroan sangatlah fundamental, karena pendiri adalah pihak yang memulai seluruh proses administratif dan legal yang diperlukan untuk mendirikan perseroan. Mereka juga yang menentukan tujuan dan arah perseroan serta menetapkan struktur awal yang akan dijalankan oleh perseroan.
Referensi:
Menurut Hadjon, P. (2004) dalam bukunya Hukum Perusahaan di Indonesia, pendiri perseroan memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa semua proses hukum terkait pendirian perseroan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dan memiliki kapasitas hukum untuk bertindak atas nama perseroan.
4. Modal dan Saham
Modal merupakan salah satu unsur yang sangat penting dalam pendirian perseroan. Modal yang ditanamkan oleh pendiri akan dibagi dalam bentuk saham. Setiap saham mencerminkan bagian atau kepemilikan dalam perusahaan. Modal ini digunakan untuk menjalankan kegiatan operasional perusahaan dan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.
Hubungan antara modal dan berdirinya perseroan adalah sebagai sumber daya keuangan yang diperlukan untuk membiayai operasional dan pengembangan perusahaan. Dalam hal ini, besaran modal yang disetor akan mempengaruhi struktur kepemilikan dan kontrol atas perseroan. Misalnya, jumlah saham yang dimiliki oleh setiap pemegang saham akan menentukan hak suara mereka dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).
Selain itu, dalam Pasal 32 Undang-Undang PT diatur bahwa modal dasar suatu perseroan minimal harus Rp 50 juta, yang mana modal ini dapat disetor oleh pemegang saham baik dalam bentuk uang maupun barang. Modal juga menjadi salah satu pertimbangan dalam penilaian kelayakan perseroan.
Referensi:
Menurut Soekanto, S. (2012) dalam bukunya Hukum Perdata Indonesia, saham dalam perseroan terbatas memberikan hak kepada pemegangnya untuk mengontrol perusahaan, sesuai dengan porsi saham yang dimilikinya.
5. Anggaran Dasar
Anggaran dasar adalah dokumen hukum yang mengatur segala hal yang berkaitan dengan operasi perseroan, termasuk tujuan, struktur organisasi, hak dan kewajiban pemegang saham, serta cara pengambilan keputusan dalam perusahaan. Anggaran dasar menjadi dasar hukum bagi perseroan yang mengikat semua pihak yang terlibat, baik itu pendiri, pemegang saham, maupun pengurus perseroan.
Hubungan anggaran dasar dengan berdirinya perseroan adalah sebagai pedoman utama dalam setiap keputusan yang diambil oleh perseroan. Anggaran dasar tidak hanya menjadi dokumen yang mengatur jalannya perusahaan, tetapi juga menjadi bukti sah atas pendirian perseroan di hadapan hukum.
Referensi:
Menurut Mertokusumo, R. (2014) dalam bukunya Perkembangan Hukum Perusahaan di Indonesia, anggaran dasar memegang peran penting sebagai dokumen yang mengatur segala hak dan kewajiban dalam hubungan perusahaan dan pihak-pihak terkait lainnya.
6. Pengurus dan Direksi
Setelah perseroan didirikan, diperlukan pengurus yang bertugas untuk mengelola jalannya perusahaan sehari-hari. Pengurus atau direksi perseroan memiliki tanggung jawab untuk membuat keputusan operasional, finansial, dan strategis yang mendukung keberlanjutan perusahaan. Direksi bertanggung jawab kepada pemegang saham dan harus menjalankan tugasnya berdasarkan prinsip kehati-hatian dan transparansi.
Hubungan pengurus dan direksi dengan berdirinya perseroan sangat penting, karena mereka yang akan mengelola perseroan sesuai dengan visi dan misi yang telah ditetapkan dalam anggaran dasar. Tanpa adanya pengurus yang kompeten, perseroan tidak akan berjalan dengan baik meskipun telah memiliki modal dan struktur yang jelas.
Referensi:
Menurut Sutedi, A. (2010) dalam bukunya Hukum Perseroan Terbatas, pengurus memiliki peran yang sangat krusial dalam menjamin kelancaran dan pertumbuhan perseroan, dan mereka bertanggung jawab atas semua keputusan strategis yang diambil oleh perusahaan.
7. Pemegang Saham
Pemegang saham adalah pihak yang memiliki saham di perseroan dan memiliki hak untuk ikut serta dalam pengambilan keputusan strategis melalui mekanisme RUPS. Pemegang saham juga berhak untuk memperoleh bagian dari keuntungan yang diperoleh perseroan, yang disebut dengan dividen.
Hubungan pemegang saham dengan berdirinya perseroan adalah sebagai pihak yang memiliki hak kepemilikan atas perusahaan. Mereka turut menentukan arah dan kebijakan perusahaan melalui suara mereka di RUPS, yang pada gilirannya akan mempengaruhi kelangsungan dan perkembangan perseroan.
Referensi:
Menurut Kunto, S. (2013) dalam bukunya Hukum Korporasi di Indonesia, pemegang saham memegang kekuasaan utama dalam perusahaan, terutama dalam keputusan besar yang melibatkan perubahan struktur dan arah perusahaan.
8. Kesimpulan
Setiap unsur dalam pendirian perseroan—pendiri, modal, anggaran dasar, pengurus, dan pemegang saham—memiliki hubungan yang saling melengkapi dan penting untuk memastikan berdirinya perseroan yang sah dan operasional yang sukses. Tanpa adanya pendiri yang memulai dan mengatur dasar hukum, tanpa modal yang memadai untuk mendukung kegiatan operasional, tanpa anggaran dasar yang mengatur segala hak dan kewajiban, tanpa pengurus yang dapat mengelola, serta tanpa pemegang saham yang memiliki kontrol atas perusahaan, maka perseroan tidak akan mampu berkembang dengan baik. Oleh karena itu, hubungan yang sinergis antar unsur-unsur ini sangat vital dalam mendirikan dan mengelola perseroan.
