Pemerintah Guinea Equatorial Larang Hubungan Intim di Kantor Pemerintahan Setelah Video Skandal Bocor

- Redaksi

Wednesday, 6 November 2024 - 18:30 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

 

SwaraWarta.co.id – Pemerintah Guinea Equatorial pada hari Selasa mengumumkan larangan keras terhadap kegiatan seksual di kantor-kantor pemerintahan setelah beredarnya sejumlah video pribadi di media sosial.

Video pribadi tersebut diduga menunjukkan seorang pejabat senior Kementerian Keuangan yang terlibat dalam tindakan asusila dengan beberapa perempuan di berbagai lokasi, termasuk di kantornya.

ADVERTISEMENT

ads.

SCROLL TO RESUME CONTENT

Kebocoran video pribadi ini telah menimbulkan kegemparan di masyarakat dan mencoreng citra negara kecil di Afrika Tengah tersebut.

Langkah tegas ini diambil setelah pemerintah menilai bahwa video yang beredar merusak reputasi Guinea Equatorial.

Negara ini telah lama berada di bawah kepemimpinan Presiden Teodoro Obiang Nguema, yang menjabat selama lebih dari empat dekade.

Skandal ini pun mengejutkan pemerintahan sejak video pertama kali beredar di media sosial pada pekan lalu.

Baca Juga :  PLN Sumbar Beri Potongan Imbas Pemadaman Listrik Total

Menurut laporan media lokal, ratusan video amatir ditemukan di kediaman pejabat tersebut selama penggeledahan dalam rangka penyelidikan korupsi.

Para perempuan yang muncul dalam video-video itu dikabarkan termasuk istri-istri dari sejumlah tokoh pemerintahan serta anggota keluarga lainnya.

Namun, keaslian video tersebut masih belum bisa terverifikasi.

Merespons skandal ini, Wakil Presiden Nguema Obiang Mangue mencatat pengamanan yang lebih ketat dan pemberlakuan aturan baru untuk mencegah kejadian serupa.

Pemerintah juga mengumumkan pemasangan kamera pengawas di seluruh kantor dan peningkatan keamanan sebagai upaya pencegahan.

Langkah ini diumumkan melalui pernyataan resmi dari badan informasi negara.

“Dewan Eksekutif mengambil keputusan ini setelah beredarnya video dengan konten seksi yang telah menjadi viral di media sosial dalam beberapa hari terakhir dan mencemarkan nama baik negara,” demikian bunyi pernyataan resmi pemerintah.

Baca Juga :  Tak Penuhi Persyaratan, Bawaslu Bali Hentikan Laporan Tim AMIN

Langkah-langkah tersebut disepakati dalam pertemuan darurat dengan Mahkamah Agung, Jaksa Agung, dan sejumlah pejabat terkait lainnya.

Pernyataan pemerintah juga menyebutkan bahwa pihak yang terlibat dalam video tersebut akan dikenakan sanksi berupa skorsing, meskipun tidak disebutkan nama-nama yang dimaksud.

Selain itu, petugas keamanan yang bertanggung jawab atas gedung tempat video tersebut diduga diambil akan mendapatkan teguran karena dianggap lalai dalam menjalankan tugas mereka.

Kejadian ini memberikan tekanan besar terhadap pemerintahan Guinea Khatulistiwa yang dipimpin oleh Presiden Teodoro Obiang selama 45 tahun.

Dengan populasi sekitar 1,7 juta jiwa, Guinea Equatorial merupakan salah satu negara di kawasan Afrika Barat yang menghadapi berbagai tantangan, termasuk dalam hal stabilitas politik dan korupsi.

Baca Juga :  Manajemen Bedu Klarifikasi Kabar Terjerat Pinjol dan Jual Rumah Mewahnya

Skandal ini menerima citra pemerintah yang sudah lama disuarakan oleh berbagai isu.

Langkah pemerintah untuk memasang kamera pengawas dan menerapkan pengawasan ketat di seluruh kantor pemerintahan dinilai sebagai upaya untuk mengendalikan etika kerja dan memastikan tidak ada lagi tindakan serupa yang mencoreng nama negara.

Namun para pengamat menilai bahwa langkah ini perlu diikuti dengan pembenahan sistem secara keseluruhan agar isu-isu etika dan korupsi yang lebih mendalam dapat ditangani secara efektif.

Kebocoran video pribadi yang melibatkan pejabat tinggi ini tidak hanya mencoreng nama baik individu, tetapi juga memperkuat persepsi negatif masyarakat terhadap otoritas pejabat pemerintah.***

Berita Terkait

Bantuan Pangan Beras untuk Mengatasi Kemiskinan Ekstrem di Indonesia
Mengenal Program Keluarga Harapan (PKH): Bantuan Sosial untuk Keluarga Miskin
Pentingnya Program Bansos BPNT untuk Masyarakat: Proses dan Pencairan Bantuan Pangan Nontunai
Panduan Mudah Cek Status Bansos dengan NIK KTP Secara Offline
Kebijakan Penghapusan Utang untuk UMKM, Petani, dan Nelayan: Solusi atau Tantangan?
Kemensos dan BIG Integrasikan Data untuk Percepat Penanganan Kesejahteraan Sosial
Bencana Banjir dan Longsor di Kota Sukabumi: 70 Titik Terdampak Cuaca Ekstrem
Donald Trump Unggul Sementara di Pilpres AS 2024, Dampaknya Terhadap Ekonomi Indonesia

Berita Terkait

Wednesday, 6 November 2024 - 20:48 WIB

Bantuan Pangan Beras untuk Mengatasi Kemiskinan Ekstrem di Indonesia

Wednesday, 6 November 2024 - 20:42 WIB

Mengenal Program Keluarga Harapan (PKH): Bantuan Sosial untuk Keluarga Miskin

Wednesday, 6 November 2024 - 20:36 WIB

Pentingnya Program Bansos BPNT untuk Masyarakat: Proses dan Pencairan Bantuan Pangan Nontunai

Wednesday, 6 November 2024 - 20:30 WIB

Panduan Mudah Cek Status Bansos dengan NIK KTP Secara Offline

Wednesday, 6 November 2024 - 20:23 WIB

Kebijakan Penghapusan Utang untuk UMKM, Petani, dan Nelayan: Solusi atau Tantangan?

Berita Terbaru

Berita

Panduan Mudah Cek Status Bansos dengan NIK KTP Secara Offline

Wednesday, 6 Nov 2024 - 20:30 WIB