Anggota Komisi VI DPR RI Fraksi Gerindra Andre Rosiade |
Swarawarta.co.id – Juru Bicara Partai Gerindra, Andre Rosiade, menepis kabar yang mengklaim bahwa Presiden Joko Widodo (Jokowi) terlibat dalam upaya untuk memuluskan langkah Prabowo Subianto sebagai bakal calon presiden (bacapres) dan Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden (cawapres) dari Partai Gerindra. Andre menyatakan bahwa Presiden Jokowi tidak memiliki niat untuk “cawe-cawe” atau ikut campur dalam proses pemilihan tersebut.
“Dalam pandangan saya, Pak Jokowi tidak memiliki niat untuk campur tangan dalam arti yang dimaksud, yakni menentukan atau mendukung pasangan Prabowo dan Gibran. Beliau justru seorang demokrat sejati, membebaskan setiap orang untuk mendukung tokoh pilihan mereka dalam Pilpres 2024,” tegas Andre dalam sebuah wawancara yang ditayangkan dalam acara Gaspol! di Kompas.com pada Jumat (18/8/2023).
Andre menambahkan bahwa Presiden Jokowi memberikan kebebasan kepada semua pihak untuk mendukung siapa pun yang mereka anggap cocok. Ia menepis anggapan bahwa Jokowi telah menjatuhkan dukungan terhadap Prabowo dan Gibran untuk kontestasi Pilpres mendatang.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Meskipun demikian, Andre mengungkapkan bahwa Prabowo Subianto sering berdiskusi dan berkonsultasi dengan Jokowi, terutama karena Partai Gerindra adalah salah satu partai politik pendukung Jokowi. Prabowo dianggap menghargai pengalaman dan keberhasilan Jokowi dalam kontestasi pemilihan, termasuk Pemilihan Umum (Pemilu), Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada), dan Pemilihan Presiden sebelumnya.
“Pak Prabowo memiliki banyak hal yang bisa dipelajari dari kepemimpinan Pak Jokowi yang telah memenangkan Pemilihan Wali Kota dan Gubernur, bahkan Pemilihan Presiden dua kali melawan beliau sendiri,” ungkap Andre.
Meskipun beberapa pihak menganggap bahwa Presiden Jokowi mendukung Prabowo dalam Pilpres 2024, Prabowo sendiri telah mengklaim bahwa dukungan dari partai-partai yang menjadi bagian dari koalisi pemerintahan Jokowi, seperti Gerindra, PAN, Golkar, dan PKB, adalah bentuk kerjasama dan bukan campur tangan. Jokowi sendiri telah menegaskan bahwa ia tidak memiliki wewenang untuk campur tangan dalam penentuan calon presiden dan wakil presiden oleh partai politik, karena hal tersebut merupakan kewenangan partai dan koalisi politik.