Bagaimana Kebijakan Pemerintah Melakukan Rasionalisasi Pajak Daerah Melalui Undang-Undang Omnibus Law Perpajakan?

- Redaksi

Thursday, 14 November 2024 - 19:36 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Ilustrasi Pajak daerah (Dok. Ist)

Ilustrasi Pajak daerah (Dok. Ist)

SwaraWarta.co.id – Saat ini, rancangan omnibus law sedang ramai dibahas di berbagai media. Salah satu isu utama yang dibahas adalah rasionalisasi atau penyesuaian sistem perpajakan daerah.

Tujuannya adalah menyederhanakan penentuan tarif pajak daerah agar berlaku nasional dan melakukan evaluasi terhadap peraturan daerah (Perda) yang dianggap menghambat kemudahan berbisnis.

Apa itu Pajak Daerah? Mengapa Perlu Transformasi?

Menurut UU No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD), pajak daerah adalah kewajiban masyarakat atau badan yang harus dibayarkan kepada pemerintah daerah tanpa mendapat imbalan langsung.

ADVERTISEMENT

ads.

SCROLL TO RESUME CONTENT

Pajak ini menjadi sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang digunakan untuk pembangunan dan kesejahteraan daerah.

Baca Juga :  Ragam Keunggulan Bilingual Multilingual di SMA Internasional

Undang-undang ini dibuat sebagai dukungan terhadap desentralisasi fiskal, di mana pemerintah daerah diberi wewenang untuk memungut pajak sendiri (local taxing power) guna meningkatkan kemandirian ekonomi. Dalam UU tersebut, ada 16 jenis pajak yang bisa dipungut oleh pemerintah daerah.

Kendala Kemandirian Ekonomi Daerah

Meski sudah lebih dari satu dekade sejak penerapan aturan ini, banyak daerah masih bergantung pada dana perimbangan dari pemerintah pusat.

Data dari Badan Pusat Statistik menunjukkan bahwa jumlah dana perimbangan dari pusat ke daerah terus naik, dari Rp 492,97 triliun pada 2017 menjadi Rp 512,27 triliun pada 2018.

Tax ratio atau rasio pajak daerah Indonesia juga masih rendah, hanya 1,2%, jauh di bawah negara-negara maju seperti Swedia (16%) dan Australia (4,4%).

Baca Juga :  Evil Dead Rise: Teror Roh Jahat dari Kitab Necronomicon yang Bangkitkan Kengerian di Bioskop

Tantangan dalam Peningkatan Pemasukan Pajak Daerah

Pemerintah daerah menghadapi beberapa kendala utama dalam meningkatkan pemasukan pajak daerah:

1. Rendahnya Kesadaran Wajib Pajak – Banyak masyarakat yang belum mendaftarkan diri sebagai wajib pajak secara sukarela.

2. Keterbatasan Data Pajak – Data historis yang tersedia kurang mendukung penentuan strategi peningkatan pendapatan.

3. Lemahnya Pemetaan Potensi Pajak – Objek pajak yang sudah teridentifikasi tidak dimanfaatkan secara maksimal, dan keterbatasan dalam menggali jenis pajak baru.

4. Kompetisi Tarif Pajak – Daerah sering berlomba-lomba menawarkan tarif pajak rendah untuk menarik investor, yang akhirnya malah merugikan.

5. Kebocoran dan Kecurangan – Adanya pungutan liar dan kecurangan lain menyebabkan uang pajak tidak sepenuhnya masuk ke kas daerah.

Baca Juga :  Fakta Mengejutkan: Bahan Bakar Neraka Adalah Manusia dan Batu, Ini Penjelasannya yang Bikin Merinding!

Solusi Melalui Omnibus Law

Pemerintah pusat ingin memperbaiki sistem perpajakan melalui omnibus law. Dengan aturan ini, perpajakan daerah diharapkan lebih selaras dan mempermudah investasi.

Nantinya, pemerintah pusat akan memiliki kewenangan untuk menetapkan tarif yang berbeda dari tarif yang sudah ditetapkan dalam Perda. Artinya, wewenang pemerintah daerah dalam mengelola dan menentukan tarif pajak akan lebih terbatas.

Meskipun ada kontroversi terkait omnibus law yang dianggap sebagai langkah mundur bagi desentralisasi fiskal, harapannya, kebijakan ini dapat menjadi solusi atas berbagai masalah, seperti persaingan tarif yang tidak sehat, kurangnya data, dan lemahnya pemetaan potensi pajak daerah.

Berita Terkait

Apa itu Resolusi Spasial dan Mengapa Penting untuk Dipahami? Ternyata Ini Jawaban Lengkapnya
Pentingnya Mengenal Bagian-bagian Tumbuhan Dikotil dan Fungsinya untuk Tumbuhan
Pentingnya Akhlak dalam Mendorong Kemajuan Bangsa
Akhlak Sebagai Kunci Mewujudkan Keluarga yang Harmonis
Pentingnya Pendidikan Akhlak dalam Mengendalikan Pergaulan Anak Muda
Pentingnya Akhlak dalam Mencapai Kesuksesan di Dunia Kerja
Pentingnya Pendidikan Akhlak dalam Membangun Karakter Anak yang Berkualitas
Panduan Lengkap Puasa Ayyamul Bidh Menurut Muhammadiyah: Jadwal, Niat, dan Keutamaannya

Berita Terkait

Friday, 15 November 2024 - 05:13 WIB

Apa itu Resolusi Spasial dan Mengapa Penting untuk Dipahami? Ternyata Ini Jawaban Lengkapnya

Friday, 15 November 2024 - 05:09 WIB

Pentingnya Mengenal Bagian-bagian Tumbuhan Dikotil dan Fungsinya untuk Tumbuhan

Thursday, 14 November 2024 - 20:56 WIB

Pentingnya Akhlak dalam Mendorong Kemajuan Bangsa

Thursday, 14 November 2024 - 20:50 WIB

Akhlak Sebagai Kunci Mewujudkan Keluarga yang Harmonis

Thursday, 14 November 2024 - 20:44 WIB

Pentingnya Pendidikan Akhlak dalam Mengendalikan Pergaulan Anak Muda

Berita Terbaru

Berita

Pentingnya Akhlak dalam Mendorong Kemajuan Bangsa

Thursday, 14 Nov 2024 - 20:56 WIB

Berita

Akhlak Sebagai Kunci Mewujudkan Keluarga yang Harmonis

Thursday, 14 Nov 2024 - 20:50 WIB