SwaraWarta.co.id – Dalam rangka mempercepat proses aksesi Indonesia sebagai anggota Organization of Economic Co-operation and Development (OECD),
Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) mengirimkan Delegasi Republik Indonesia untuk menghadiri undangan OECD dalam rangkaian kegiatan yang diadakan di Milan pada tanggal 21-23 Oktober 2023.
ADVERTISEMENT
.SCROLL TO RESUME CONTENT
OECD, sebagai organisasi internasional yang anggotanya adalah negara-negara di seluruh dunia, memiliki visi untuk menciptakan ekonomi global yang tangguh, bersih, dan adil.
Keanggotaan Indonesia dalam OECD diharapkan dapat memperkuat posisi ekonomi Indonesia di dunia internasional serta memperkuat upaya reformasi tata kelola pemerintahan.
Dalam agenda kegiatan di Milan, delegasi Indonesia berpartisipasi dalam tiga forum penting, yaitu Global Forum on Building Trust and Reinforcing Democracy pada 21-22 Oktober 2024,
pertemuan tahunan 2024 dari OECD Working Party of Senior Digital Government Officials (e-Leaders) pada 22-23 Oktober 2024, serta sesi ke-70 dari Public Governance Committee (PGC) pada 23 Oktober 2024.
Kegiatan-kegiatan ini menjadi platform bagi Indonesia untuk berkontribusi dalam pembahasan isu-isu global serta menyampaikan pandangan strategis terkait tata kelola publik dan pemerintahan digital.
Menteri PANRB Republik Indonesia telah ditunjuk sebagai penanggung jawab di bidang tata kelola publik dalam OECD Public Governance Committee (PGC).
Dalam peran ini, Menteri PANRB bertugas mempersiapkan rekomendasi terkait standar, kebijakan,
dan peraturan perundang-undangan yang lebih sejalan dengan standar OECD, sebagai bagian dari strategi Indonesia untuk memenuhi syarat keanggotaan.
Langkah ini dipandang penting mengingat tata kelola publik yang efektif adalah salah satu pilar utama OECD untuk mencapai pembangunan berkelanjutan.
Dalam proses aksesi ini, Kementerian PANRB juga telah membangun koordinasi dengan berbagai kementerian dan lembaga terkait.
Melalui kerja sama lintas sektoral, Indonesia kini sedang menyusun langkah-langkah strategis untuk mempersiapkan road map aksesi atau peta jalan aksesi,
yang mencakup penyusunan Initial Memorandum (IM), reviu teknis, dan langkah-langkah yang diperlukan berdasarkan standar OECD.
Keikutsertaan aktif dalam forum-forum OECD seperti PGC OECD diharapkan dapat menjadi sarana bagi Indonesia untuk terus mengikuti perkembangan isu-isu publik yang relevan,
sekaligus memperkuat posisi Indonesia dalam proses aksesi yang ditargetkan rampung pada 2027.
Global Forum on Building Trust and Reinforcing Democracy merupakan salah satu agenda utama dalam kegiatan OECD di Milan.
Forum ini bertujuan membahas tantangan-tantangan yang dihadapi demokrasi saat ini, seperti menurunnya kepercayaan publik dan meningkatnya polarisasi sosial.
Delegasi Indonesia yang hadir membahas berbagai topik, antara lain kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah,
peningkatan kualitas pelayanan publik, serta penguatan demokrasi melalui pemanfaatan teknologi kecerdasan buatan (AI).
Forum ini sangat relevan dengan proses penyusunan Initial Memorandum (IM) yang saat ini digarap oleh Kementerian PANRB sebagai bagian dari langkah aksesi OECD.
Dalam forum tersebut, tema yang berkaitan dengan instrumen legal terbaru OECD No. 0503 Human-Centered Public Administrative Service juga dibahas secara mendalam.
Instrumen ini acuan dalam penyusunan kebijakan pemerintah yang lebih berorientasi pada kebutuhan masyarakat, dengan memanfaatkan data dan teknologi.
Hal ini sejalan dengan visi Kementerian PANRB untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam tata kelola publik di Indonesia.
Indonesia juga memainkan peran penting dalam 2024 Annual Meeting of the OECD Working Party of Senior Digital Government Officials (e-Leaders), di mana delegasi Indonesia diberi kesempatan untuk memberikan intervensi dalam sesi ke-5 yang bertema “The Impact of the e-Leaders.”
Dalam sesi ini, perwakilan Indonesia, Cahyono Tri Birowo, menyampaikan bahwa Indonesia menyambut baik roadmap aksesi yang telah disetujui oleh Dewan OECD pada Maret 2024.
Ia juga menyatakan bahwa sebagai bentuk komitmen, Indonesia telah membentuk Satuan Tugas Nasional untuk mendukung percepatan proses aksesi OECD.
Langkah-langkah ini mencerminkan kesiapan Indonesia untuk menjalankan reformasi tata kelola digital dalam pemerintahan, sesuai dengan standar yang ditetapkan OECD.
Forum ini menjadi momentum penting bagi Indonesia untuk berbagi pengalaman dan mengadopsi praktik-praktik terbaik di bidang pemerintahan
digital.
Transformasi digital dalam pemerintahan diyakini akan mendorong peningkatan efisiensi, responsivitas, dan kualitas pelayanan publik di Indonesia.
Delegasi Republik Indonesia yang hadir dalam kegiatan ini dipimpin oleh Andi Rahadian, Asisten Deputi Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan dan Evaluasi Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur, dan Pengawasan III Kementerian PANRB.
Delegasi juga terdiri dari berbagai pejabat penting lainnya, seperti Cahyono Tri Birowo, Asisten Deputi Bidang Perumusan Kebijakan dan Koordinasi Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Kementerian PANRB
,Dini Magfirra, Direktur Satu Data Indonesia dari Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Bappenas; serta para analis kebijakan dan pengolah data dari Kementerian PANRB.
Kehadiran delegasi ini menegaskan komitmen Indonesia dalam upaya menjadi bagian dari OECD dan mempersiapkan langkah-langkah konkret yang diperlukan.
Dengan partisipasi aktif dalam forum-forum OECD dan penunjukan berbagai pejabat tinggi sebagai penanggung jawab dalam program aksesi, Indonesia menunjukkan komitmen kuat untuk beradaptasi dengan standar global tata kelola publik.
Partisipasi ini bukan hanya kesempatan untuk mengikuti perkembangan kebijakan global, tetapi juga menjadi ajang pembelajaran bagi Indonesia dalam mengimplementasikan reformasi pemerintahan.
Pemerintah Indonesia berharap bahwa dengan kerja sama internasional yang kuat, reformasi tata kelola publik yang inklusif, dan transformasi digital yang optimal,
target Indonesia menjadi anggota OECD pada tahun 2027 dapat tercapai.
Dengan begitu, Indonesia dapat semakin memperkokoh posisinya sebagai negara yang memiliki peran strategis dalam perekonomian global dan memperkuat demokrasi yang tangguh serta tata kelola publik yang efektif.***
