Kompolnas Minta Evaluasi Penggunaan Gas Air Mata oleh Polri dalam Pengamanan Demonstrasi

- Redaksi

Wednesday, 28 August 2024 - 18:52 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

 

SwaraWarta.co.id – Dari berita lanjutan unjuk rasa, Komisi Kepolisian Nasional atau Kompolnas berencana untuk menyurati Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri) Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo guna mengusulkan evaluasi terhadap penggunaan gas air mata dalam penanganan aksi demonstrasi.

Langkah ini diambil setelah menerima berbagai masukan terkait insiden penggunaan gas air mata dalam pengamanan demonstrasi yang memprotes revisi Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah (UU Pilkada).

ADVERTISEMENT

ads.

SCROLL TO RESUME CONTENT

Dalam keterangannya di Jakarta pada hari Rabu, Poengky Indarti, anggota Kompolnas, menjelaskan bahwa mereka akan mengirimkan surat kepada Kapolri untuk meminta evaluasi penggunaan gas air mata dalam pengamanan aksi massa tersebut.

Menurut Poengky, penggunaan kekuatan oleh Polri sebenarnya sudah diatur dengan jelas dalam beberapa regulasi, termasuk Peraturan Kapolri Nomor 1 Tahun 2009 tentang penggunaan kekuatan dan Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2009 yang mengatur implementasi prinsip dan standar hak asasi manusia dalam pelaksanaan tugas Polri.

Baca Juga :  Aktor Song Jae Rim Ditemukan Meninggal di Apartemennya, Polisi Dugaan Bunuh Diri

Ia menekankan bahwa kedua aturan ini perlu diterapkan secara konsisten dan baik di lapangan.

Poengky juga mengakui bahwa pelaksanaan aturan-aturan tersebut di beberapa daerah, seperti Jakarta dan Semarang, telah memicu reaksi keras dari masyarakat.

Salah satu isu yang paling banyak disoroti adalah penggunaan gas air mata dan dugaan adanya tindakan kekerasan berlebihan oleh aparat keamanan.

Menanggapi hal ini, Poengky menyarankan agar Polri lebih terbuka terhadap kritik publik dengan cara melakukan evaluasi menyeluruh terhadap operasi pengamanan massa, khususnya dalam hal penggunaan gas air mata dan dampaknya terhadap para demonstran.

Ia menambahkan, meskipun gas air mata dianggap sebagai alat yang tidak mematikan, penggunaannya tetap harus dilakukan dengan sangat hati-hati.

Baca Juga :  Massa Ojol Gelar Demo di Depan Gedung Sate, Bahasa Soal Apa?

Hal ini untuk mencegah dampak negatif yang serius, seperti cedera atau masalah kesehatan yang bisa dialami oleh orang-orang yang memiliki gangguan pernapasan apabila secara tidak sengaja menghirup gas tersebut.

Poengky menegaskan bahwa setiap penggunaan gas air mata seharusnya mempertimbangkan keselamatan semua pihak.

Lebih lanjut, Poengky menyatakan bahwa jika dalam evaluasi tersebut ditemukan adanya kesalahan prosedur atau pelanggaran yang dilakukan oleh anggota kepolisian, maka Divisi Profesi dan Pengamanan (Propam) Polri harus segera melakukan pemeriksaan dan menindak anggota yang bertanggung jawab.

Di sisi lain, Kompolnas juga berharap agar masyarakat yang melakukan demonstrasi dapat tetap menjaga kedamaian dan tidak terprovokasi untuk melakukan tindakan anarkis.

Baca Juga :  Waspadai Bahaya Dermaroller dan Merkuri dalam Kosmetik: Pentingnya Perawatan oleh Ahli

Poengky menekankan pentingnya menghindari tindakan provokatif, seperti merusak fasilitas umum atau bangunan milik negara, serta membawa senjata tajam seperti bambu runcing atau alat peledak seperti bom molotov.

Selain itu, Poengky juga menekankan peran penting para koordinator lapangan (korlap) dalam setiap aksi demonstrasi.

Ia mengingatkan bahwa mereka harus bertanggung jawab atas keselamatan dan ketertiban barisan demonstran yang mereka pimpin.

Koordinator lapangan perlu memastikan bahwa aksi tetap berlangsung secara damai dan tidak menimbulkan kerusakan atau konflik yang tidak perlu.

Dengan adanya usulan evaluasi ini, Kompolnas berharap agar Polri dapat meningkatkan kualitas dan profesionalisme dalam mengelola aksi demonstrasi,

serta memastikan bahwa semua tindakan yang diambil tetap sesuai dengan prinsip hak asasi manusia dan hukum yang berlaku.***

Berita Terkait

Jelajahi Pesona Wisata Jember Bersama JemberTourism.com
Mantan Gubernur Sumatera Selatan, Alex Noerdin Diperiksa Kejati Sumsel Terkait Dugaan Korupsi Pasar Cinde
Kenangan Kardinal Suharyo tentang Kesederhanaan Paus Fransiskus
510 Personel Gabungan Terlibat dalam Operasi Pencarian Iptu Tomi Marbun di Papua Barat
Pemkot Bekasi Siagakan Fasilitas Kesehatan Antisipasi Dampak Bau Gas Misterius
15 WNI Terdampak Kebijakan Deportasi AS, Satu Sudah Dipulangkan
Andre Rosiade Usul Wasit Asing Pimpin Laga Tim Papan Bawah Liga 1
Para Kardinal Gelar Pertemuan Usai Wafatnya Paus Fransiskus, Belum Masuk Tahap Konklaf

Berita Terkait

Tuesday, 22 April 2025 - 22:04 WIB

Jelajahi Pesona Wisata Jember Bersama JemberTourism.com

Tuesday, 22 April 2025 - 13:48 WIB

Mantan Gubernur Sumatera Selatan, Alex Noerdin Diperiksa Kejati Sumsel Terkait Dugaan Korupsi Pasar Cinde

Tuesday, 22 April 2025 - 10:06 WIB

Kenangan Kardinal Suharyo tentang Kesederhanaan Paus Fransiskus

Tuesday, 22 April 2025 - 10:04 WIB

510 Personel Gabungan Terlibat dalam Operasi Pencarian Iptu Tomi Marbun di Papua Barat

Tuesday, 22 April 2025 - 09:53 WIB

Pemkot Bekasi Siagakan Fasilitas Kesehatan Antisipasi Dampak Bau Gas Misterius

Berita Terbaru

Jelajahi keindahan Jember lewat JemberTourism.com, portal resmi info wisata, budaya, dan event terkini di Jember.

Advertorial

Jelajahi Pesona Wisata Jember Bersama JemberTourism.com

Tuesday, 22 Apr 2025 - 22:04 WIB