Kasus Korupsi Pengadaan Sistem Proteksi TKI di Kemnaker: BPK Ungkap Temuan Rp6,23 Miliar yang Telah Dikembalikan

- Redaksi

Tuesday, 3 September 2024 - 18:41 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

 

SwaraWarta.co.id – Abdur Rohman, seorang ahli keuangan dari Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK), mengungkapkan adanya temuan senilai Rp6,23 miliar yang terkait dengan pengadaan sistem proteksi Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di Kementerian Tenaga Kerja (Kemnaker) pada tahun 2012.

Temuan ini disampaikan dalam sidang pemeriksaan ahli di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, pada hari Selasa.

ADVERTISEMENT

ads.

SCROLL TO RESUME CONTENT

Abdur Rohman menjelaskan bahwa temuan tersebut berbeda dengan jumlah kerugian keuangan negara yang lebih besar, yakni sebesar Rp17,68 miliar, akibat dari pengadaan sistem proteksi TKI.

Namun, ia menegaskan bahwa seluruh dana yang terkait dengan temuan Rp6,23 miliar tersebut telah dikembalikan sepenuhnya.

Hal ini berarti, meskipun ada kesalahan atau ketidaksesuaian dalam pengelolaan anggaran yang ditemukan dalam audit laporan keuangan Kemnaker tahun 2012 yang dilakukan pada tahun 2013,

Baca Juga :  TikTok Shop Kembali Beroperasi di Indonesia, Mendag Zulhas: Belum Punya Izin E-Commerce

Kemnaker segera menindaklanjutinya dengan mengembalikan seluruh jumlah yang ditemukan dalam audit tersebut.

Dalam keterangannya, Abdur Rohman menyatakan bahwa karena temuan senilai Rp6,23 miliar tersebut telah ditindaklanjuti dengan pengembalian dana,

maka tidak dianggap sebagai kerugian keuangan negara dalam konteks pengadaan sistem proteksi TKI di Kemnaker.

Sebaliknya, kerugian negara yang mencapai Rp17,68 miliar dianggap sebagai “total lost” karena meskipun dana negara telah dikeluarkan,

manfaat dari sistem proteksi tersebut belum diterima oleh negara. Abdur Rohman menjelaskan bahwa inilah yang menjadi dasar perhitungan kerugian negara dalam kasus ini.

Dalam kasus dugaan korupsi pengadaan sistem proteksi TKI di Kemnaker ini, Reyna Usman, yang menjabat sebagai Direktur Jenderal Binapenta di Kemnaker dari tahun 2011 hingga 2015, menjadi salah satu terdakwa.

Ia didakwa bersama dengan dua terdakwa lainnya, yaitu I Nyoman Darmanta, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pengadaan Sistem Proteksi TKI Tahun 2012, dan Karunia, Direktur PT Adi Inti Mandiri (AIM).

Baca Juga :  Sejumlah Timses di Ponorogo Alami Stres Pasca Pencoblosan Berlangsung

Ketiga terdakwa ini diduga telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan tujuan memperkaya Karunia,

atau setidaknya menyalahgunakan wewenang mereka untuk memberikan keuntungan kepada pihak tersebut, yang menyebabkan kerugian negara sebesar Rp17,68 miliar.

Lebih lanjut, ketiga terdakwa dalam kasus ini menghadapi ancaman pidana sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 juncto Pasal 18 dari Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.

Mereka juga dijerat dengan Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Abdur Rohman, sebagai ahli keuangan yang dihadirkan dalam sidang, memberikan penjelasan mendalam mengenai perbedaan antara temuan audit senilai Rp6,23 miliar yang telah dikembalikan oleh Kemnaker dan kerugian negara sebesar Rp17,68 miliar yang menjadi pokok kasus ini.

Baca Juga :  Masih Sering Dirayakan, Ini Dia Sejarah Imlek yang Wajib Diketahui

Menurutnya, temuan yang telah dikembalikan tersebut menunjukkan adanya kepatuhan Kemnaker dalam menindaklanjuti hasil audit BPK.

Namun, kerugian negara yang terjadi karena pengadaan sistem proteksi TKI yang belum memberikan manfaat bagi negara, menjadi fokus utama dalam kasus ini.

Dengan demikian, meskipun ada langkah-langkah perbaikan yang diambil oleh Kemnaker setelah audit,

hal ini tidak mengubah fakta bahwa negara mengalami kerugian signifikan dalam pengadaan sistem proteksi TKI tersebut.

Pengembalian dana sebesar Rp6,23 miliar oleh Kemnaker dinilai hanya sebagai upaya perbaikan administratif, sementara kerugian negara yang lebih besar tetap menjadi perhatian utama dalam proses hukum yang sedang berlangsung.***

Berita Terkait

Libur Lebaran, Telaga Ngebel Diserbu Ribuan Wisatawan
Kompensasi Sopir Angkot Puncak Bogor Berkurang, Ternyata Ini Penyebabnya
Tim Patroli Gabungan Amankan Balon Udara Ilegal di Ponorogo
Gubernur Maluku Tinjau Langsung Lokasi Bentrokan di Seram Utara, Imbau Warga Tetap Damai
Kasus Pembunuhan Jurnalis di Banjarbaru: Wakil Komisi I DPR Desak POM TNI Berikan Keterangan Transparan
15 Pekerja Bantuan Palestina Tewas, Bukti Forensik Ungkap Dugaan Eksekusi oleh Israel
Timnas U-17 Indonesia Raih Kemenangan Berharga atas Korea Selatan di Piala Asia U-17 2025
Walid Ahmad: Remaja Palestina yang Tewas di Penjara Israel, Dikenal sebagai Pencetak Gol Terbanyak

Berita Terkait

Saturday, 5 April 2025 - 10:04 WIB

Libur Lebaran, Telaga Ngebel Diserbu Ribuan Wisatawan

Saturday, 5 April 2025 - 09:50 WIB

Kompensasi Sopir Angkot Puncak Bogor Berkurang, Ternyata Ini Penyebabnya

Saturday, 5 April 2025 - 09:45 WIB

Tim Patroli Gabungan Amankan Balon Udara Ilegal di Ponorogo

Saturday, 5 April 2025 - 09:39 WIB

Kasus Pembunuhan Jurnalis di Banjarbaru: Wakil Komisi I DPR Desak POM TNI Berikan Keterangan Transparan

Saturday, 5 April 2025 - 09:30 WIB

15 Pekerja Bantuan Palestina Tewas, Bukti Forensik Ungkap Dugaan Eksekusi oleh Israel

Berita Terbaru

Berita

Libur Lebaran, Telaga Ngebel Diserbu Ribuan Wisatawan

Saturday, 5 Apr 2025 - 10:04 WIB

Berita

Tim Patroli Gabungan Amankan Balon Udara Ilegal di Ponorogo

Saturday, 5 Apr 2025 - 09:45 WIB