Dituding Politisasi Bansos Oleh Kubu 01 dan 03, Begini Respon Presiden Jokowi

- Redaksi

Wednesday, 3 April 2024 - 11:10 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

 

Presiden Jokowi tanggapi tudingan politisasi bansos
( Dok. Ist)


SwaraWarta.co.id
– Presiden Joko Widodo memberikan respons terhadap dugaan politisasi bantuan sosial (Bansos) yang dilakukan oleh kubu Prabowo-Gibran. 

ADVERTISEMENT

ads.

SCROLL TO RESUME CONTENT

“Saya nggak mau mengomentari apapun yang berkaitan dengan MK,” kata Jokowi di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, Rabu (3/4/2024).

Jokowi mengatakan bahwa empat menteri yang dipanggil oleh MK akan hadir pada hari Jumat (5/4) dan menjelaskan tugas masing-masing.

“Iya semuanya akan hadir karena diundang oleh MK, semuanya akan hadir hari Jumat,” kata Jokowi.

Dugaan politisasi Bansos pertama kali disampaikan oleh Faisal Basri, ahli dari kubu 01 Anies-Cak Imin.

Baca Juga :  Metode Pendidikan Akhlak Menurut Al-Ghazali: Pendekatan dan Lingkungan yang Mendukung

Faisal mengatakan bahwa bantuan langsung tunai (BLT) el nino hanya untuk memenangkan Prabowo-Gibran dan ada politisasi bansos secara vulgar. 

Faisal juga menyebut tiga menteri yaitu Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Investasi Bahlil Lahadalia, dan Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan paling vulgar dalam mempolitisasi bansos pada Pilpres 2024.

“Jadi, sudah uangnya ada, tapi kurang magnetnya, harus ditujukan ini loh yang ngasih secara demonstratif, maka Airlangga Hartarto misalnya dan banyak menteri lagi lah, tapi yang paling vulgar, Airlangga Hartarto, Bahlil, dan Zulkifli Hasan,” ujarnya.

Ahli dari Ganjar, Romo Magnis, juga mengungkit hal serupa. Ia menyebut pembagian bansos yang dilakukan oleh Presiden untuk memenangkan pasangan capres-cawapres dalam Pemilu 2024. 

Baca Juga :  Bulog Mojokerto Terus Serap Gabah Petani, Meskipun Libur Lebaran, Capai 16.000 Ton

Romo Magnis mengibaratkan hal yang dilakukan presiden sebagai pegawai yang mencuri uang di toko.

“Kalau presiden berdasarkan kekuasaannya begitu saja mengambil bansos untuk dibagi-bagi dalam rangka kampanye paslon yang mau dimenangkannya, maka itu mirip dengan seorang karyawan yang diam-diam mengambil uang tunai dari kas toko. Jadi itu pencurian ya pelanggaran etika,” jelasnya.

Berita Terkait

Dikenal dengan Kritik Tajam tapi Mendadak Bungkam, Najwa Shihab Akhirnya Angkat Bicara: Saya Masih Tetap Jurnalis
Bulog Mojokerto Terus Serap Gabah Petani, Meskipun Libur Lebaran, Capai 16.000 Ton
Sopir Angkot Puncak Bogor Masih Beroperasi, Ini Alasannya
Keluarga Vadel Badjideh Cabut Kuasa Hukum dan Ajukan Perdamaian
Israel Bakal Perluas Wilayah Kekuasaan, Hamas Siap Berikan Perlawanan
Kecelakaan Mudik 2025 Masih di Atas 1.000 Kasus, DPR Minta Langkah Serius
Atalia Praratya Enggan Ikut Campur dalam Isu Dugaan Perselingkuhan Ridwan Kamil
Korlantas Polri Terapkan Contraflow di Tol Jakarta-Cikampek untuk Arus Lalu Lintas

Berita Terkait

Thursday, 3 April 2025 - 09:52 WIB

Dikenal dengan Kritik Tajam tapi Mendadak Bungkam, Najwa Shihab Akhirnya Angkat Bicara: Saya Masih Tetap Jurnalis

Thursday, 3 April 2025 - 09:35 WIB

Bulog Mojokerto Terus Serap Gabah Petani, Meskipun Libur Lebaran, Capai 16.000 Ton

Thursday, 3 April 2025 - 09:33 WIB

Sopir Angkot Puncak Bogor Masih Beroperasi, Ini Alasannya

Thursday, 3 April 2025 - 09:26 WIB

Keluarga Vadel Badjideh Cabut Kuasa Hukum dan Ajukan Perdamaian

Thursday, 3 April 2025 - 09:21 WIB

Kecelakaan Mudik 2025 Masih di Atas 1.000 Kasus, DPR Minta Langkah Serius

Berita Terbaru

Berita

Sopir Angkot Puncak Bogor Masih Beroperasi, Ini Alasannya

Thursday, 3 Apr 2025 - 09:33 WIB