Pemberian Bansos Jelang Pemilu Tuai Sorotan, Begini Tanggapan Presiden Joko Widodo

 SwaraWarta.co.id – Pemerintah telah memberikan berbagai program bantuan sosial untuk memperkuat daya beli masyarakat kelas bawah akibat meningkatnya harga pangan. 

ADVERTISEMENT

.

SCROLL TO RESUME CONTENT

Keputusan ini sudah mendapat persetujuan dari DPR dan bertujuan untuk mendukung mereka yang membutuhkan. 

Salah satu program bantuan sosial yang diberikan adalah 10 kg beras dan bantuan tunai langsung sebesar Rp 200 ribu per bulan. 

Program bantuan sosial terbaru adalah program mitigasi risiko pangan selama 3 bulan sebesar Rp 200 ribu per bulan.

Meskipun ada yang berpendapat bahwa bantuan tersebut memiliki motif politik pada Pemilihan Presiden 2024 yang akan datang, Presiden Joko Widodo membantah.

Menurutnya, tidak ada agenda politik dan menyatakan bahwa program-program bantuan tersebut telah disetujui jauh sebelum pemilihan. 

Jokowi menekankan bahwa tujuan utama dari bantuan tersebut adalah untuk memperkuat daya beli masyarakat kelas bawah.

“Pertama ya kita tahu ada kenaikan harga beras di seluruh negara bukan hanya Indonesia saja. Kedua kita ingin perkuat daya beli rakyat, yang di bawah,” papar Jokowi usai menghadiri kongres XVI Gerakan Pemuda (GP) Ansor, di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara, Jumat (2/2).

Bantuan tersebut meliputi program bantuan pangan beras yang telah dimulai sejak September tahun sebelumnya, diikuti dengan program bantuan tunai dan terakhir program mitigasi risiko pangan di tengah kekeringan El Nino. 

“Dan itu sudah dilakukan misalnya bantuan pangan beras itu sudah sejak September. BLT itu karena ada El Nino, kemarau panjang sehingga juga ini memperkuat daya beli masyarakat, sehingga diperlukan,” beber Jokowi.

Menurut Jokowi, bantuan tersebut telah melalui prosedur yang tepat dan telah disetujui oleh DPR melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

“Dan itu semuanya sekali lagi, itu kan sudah melalui mekanisme persetujuan di DPR, APBN itu. Jangan dipikir hanya keputusan kita sendiri. Tidak seperti itu dalam mekanisme kenegaraan kita pemerintahan kita ngga seperti itu,” pungkas Jokowi.