Opsen Pajak Kendaraan Bermotor Mulai Diterapkan 2025: Apa Dampaknya pada Tagihan Pajak Anda?

- Redaksi

Thursday, 12 December 2024 - 19:42 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

 

SwaraWarta.co.idPemerintah akan mulai memberlakukan opsen pajak kendaraan bermotor, termasuk Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), mulai 5 Januari 2025.

Opsen pajak ini merupakan bagian dari amanat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (HKPD).

ADVERTISEMENT

ads.

SCROLL TO RESUME CONTENT

Aturan ini memungkinkan pemerintah kabupaten/kota untuk mengenakan tambahan pungutan dari PKB dan BBNKB sebesar 66% dari penerimaan pajak yang sebelumnya masuk ke pemerintah provinsi.

Opsen pajak kendaraan bermotor bertujuan untuk memberikan kejelasan pembagian penerimaan pajak antara provinsi dan kabupaten/kota.

Dengan sistem ini, pemerintah kabupaten/kota dapat langsung memungut bagian mereka tanpa harus melalui mekanisme bagi hasil seperti sebelumnya.

Namun, apakah penerapan opsen ini akan menambah beban masyarakat?

Menurut Direktur Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK), Lydia Kurniawati Christyana, pemberlakuan opsen pajak kendaraan bermotor tidak akan meningkatkan beban pajak bagi masyarakat.

Baca Juga :  Penurunan Harga Emas Antam: Update Terbaru dan Pajak yang Berlaku

Lydia menegaskan bahwa opsen pajak bukanlah pungutan tambahan, melainkan pengaturan ulang pembagian pajak yang sudah ada.

Untuk memastikan tidak ada kenaikan beban pajak, tarif PKB dan BBNKB akan diturunkan sebelum opsen diberlakukan.

Sebagai contoh, tarif PKB untuk kepemilikan kendaraan bermotor pertama yang sebelumnya mencapai 2% akan diturunkan menjadi maksimal 1,2%.

Dengan tarif baru ini, pemerintah daerah diberi ruang untuk mengenakan opsen pajak kendaraan bermotor sebesar 66% dari pajak terutang.

Penyesuaian ini dirancang agar total pajak yang dibayarkan oleh wajib pajak tetap sama atau bahkan lebih rendah dibandingkan sebelumnya.

Selain itu, penerapan opsen pajak ini akan memberikan kepastian pendapatan bagi kabupaten/kota.

Baca Juga :  Daftar Pajak Nmax 2023, Simak Penjelasannya!

Sistem baru ini menggantikan mekanisme bagi hasil yang sering kali dianggap kurang transparan.

Untuk mendukung pelaksanaannya, Kementerian Dalam Negeri telah meminta pemerintah daerah menyusun peraturan gubernur terkait pengaturan opsen PKB dan BBNKB.

Peraturan ini diharapkan selesai pada Oktober 2024, sekaligus diikuti dengan perjanjian kerja sama antara pemerintah provinsi dan kabupaten/kota untuk optimalisasi pemungutan pajak.

Opsen pajak kendaraan bermotor juga diharapkan meningkatkan efisiensi dan sinergi antara pemerintah provinsi dan kabupaten/kota dalam pengelolaan pajak.

Dengan adanya aturan yang lebih jelas, distribusi penerimaan pajak dapat dilakukan lebih adil dan transparan.

Namun, masyarakat mungkin masih bertanya-tanya tentang dampak konkret dari perubahan ini.

Penurunan tarif PKB dan BBNKB seharusnya menjadi sinyal positif bagi wajib pajak.

Meski demikian, implementasi kebijakan ini memerlukan pengawasan ketat untuk memastikan tidak ada kebingungan atau misinterpretasi di lapangan.

Baca Juga :  PPN Naik Jadi 12% di 2025, Pedagang Tanah Abang Makin Tertekan

Penerapan opsen pajak kendaraan bermotor juga menunjukkan upaya pemerintah untuk memperkuat kapasitas pendapatan daerah (local taxing power).

Hal ini sejalan dengan tujuan UU HKPD yang ingin mendorong kemandirian fiskal pemerintah daerah melalui optimalisasi pajak.

Sebagai langkah persiapan, pemerintah daerah perlu segera menyusun regulasi lokal yang mendukung pelaksanaan opsen pajak.

Kolaborasi yang baik antara provinsi dan kabupaten/kota menjadi kunci agar kebijakan ini berjalan lancar dan tetap memberikan manfaat bagi masyarakat.

Dengan pemberlakuan opsen pajak kendaraan bermotor ini, diharapkan sistem perpajakan menjadi lebih efisien, adil, dan memberikan kepastian hukum bagi semua pihak.

Masyarakat juga diharapkan tidak perlu khawatir akan kenaikan pajak, mengingat langkah ini disertai penyesuaian tarif yang menguntungkan.***

Berita Terkait

Banjir di Batang, Perjalanan Kereta Terganggu dan Alami Rekayasa Jalur
Puncak Arus Mudik Lebaran 2025 Masih Terjadi di Tol Cikampek
Ibu Muda Melahirkan di Trotoar Jalan Suromenggolo, Bayi Selamat
Pelaku Pelecehan Anak Dihakimi Warga di Jakarta Timur
Polsek Matraman Gelar Patroli Cegah Kejahatan di Rumah Kosong Saat Mudik
Terjadi Krisis Kesehatan di Gaza, Ribuan Pasien Kehilangan Akses ke Pengobatan
Bupati Ponorogo Sugiri Sancoko Fokus Perbaiki Infrastruktur Jalan, Hingga Ungkap Fakta Ini
Selebgram Lisa Mariana Murka Foto Anaknya Diedit

Berita Terkait

Saturday, 29 March 2025 - 08:34 WIB

Puncak Arus Mudik Lebaran 2025 Masih Terjadi di Tol Cikampek

Saturday, 29 March 2025 - 08:29 WIB

Ibu Muda Melahirkan di Trotoar Jalan Suromenggolo, Bayi Selamat

Saturday, 29 March 2025 - 08:25 WIB

Pelaku Pelecehan Anak Dihakimi Warga di Jakarta Timur

Saturday, 29 March 2025 - 08:21 WIB

Polsek Matraman Gelar Patroli Cegah Kejahatan di Rumah Kosong Saat Mudik

Saturday, 29 March 2025 - 08:18 WIB

Terjadi Krisis Kesehatan di Gaza, Ribuan Pasien Kehilangan Akses ke Pengobatan

Berita Terbaru

Bagaimana Jika Telat Lapor SPT

Ekonomi

Bagaimana Jika Telat Lapor SPT? Ini Dampak dan Solusinya

Saturday, 29 Mar 2025 - 16:02 WIB

Cara Aktivasi Akun Wajib Pajak CoreTax

Ekonomi

Cara Aktivasi Akun Wajib Pajak CoreTax, Khusus untuk Pemula

Saturday, 29 Mar 2025 - 15:24 WIB

Apa Itu SPPI Batch 3

Pendidikan

Apa Itu SPPI Batch 3? Yuk Cari Tahu Disini Penjelasannya!

Saturday, 29 Mar 2025 - 09:45 WIB