Pegungsi Rohingya Semakin Banhak, Wakil Presiden Buka Suara

- Redaksi

Monday, 18 December 2023 - 13:45 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

 

Wakil presiden RI (Dok. Istimewa)

SwaraWarta.co.id – Wakil Presiden Ma’ruf Amin mengatakan bahwa pemerintah Indonesia sedang meneliti kemungkinan kasus perdagangan manusia terkait warga Rohingya yang masuk ke sejumlah negara, termasuk Indonesia.

ADVERTISEMENT

ads.

SCROLL TO RESUME CONTENT

“Kita mulai mempelajari kenapa mereka datang ke sini, kan Indonesia bukan negara tujuan, tetapi semacam transit,” kata Ma’ruf pada Senin, (18/12)

Tetapi di sini menurut informasi itu ada TPPO juga, nah ini yang harus dicegah jangan sampai nanti ke depan menjadi masalah yang berlanjut,” ungkapnya. 

Menurut Ma’ruf Amin praktik perdagangan manusia harus dihindari agar isu pengungsi Rohingya tidak semakin buruk.

“Kemudian juga mencegah kemungkinan adanya upaya untuk mendatangkan (pengungsi Rohingya) oleh sindikat TPPO yang diduga ada di belakang kedatangan Rohingya itu. Kita akan mewaspadai itu,” kata Wapres, 

Baca Juga :  ASN Dapat "Cuti Ayah" saat Istri Melahirkan, Begini Tanggapan Anies Baswedan

Dia menjelaskan bahwa pemerintah Indonesia terus berkoordinasi dengan UNHCR dalam menangani pengungsi Rohingya.

“Tetapi tentu ini juga memerlukan biaya besar, karena itu kita berkoordinasi dengan UNHCR yang bertanggung jawab (menangani pengungsi),” kata dia.

Bahkan pemerintah tengah mencari tempat peristirahatan yang tidak mengganggu kehidupan warga setempat dan mencegah tindak perdagangan manusia.

Wapres Ma’ruf mengatakan bahwa keputusan pemerintah Indonesia untuk menampung para pengungsi Rohingya didasarkan atas asas kemanusiaan.

Berita Terkait

Pengecer Gas LPG Melon Dilarang Jual, ESDM Dorong Pendaftaran Jadi Agen Resmi
Proyek Infrastruktur Legislatif dan Yudikatif di IKN Dimulai Februari 2025, Anggaran Capai Rp11,2 Triliun
Pemerintah Indonesia Tingkatkan Perlindungan WNI yang Terjerat Hukum di Luar Negeri
Pencabutan Sertifikat SHGB dan SHM Pagar Laut di Pantura Tangerang: Proses Hukum Berbasis Evaluasi dan Penelitian
Sertifikat Pesisir Utara Kabupaten Tangerang Dibatalkan: Kementerian ATR/BPN Temukan Cacat Prosedur dan Material
Komitmen Presiden Prabowo Subianto untuk Program Makan Bergizi Gratis
Pemerintah Rencanakan Perubahan Mekanisme Pengangkatan Guru Honorer Jadi ASN Mulai 2025
Program Makan Siang Gratis Rp 10 Ribu per Porsi, Uji Coba Sudah Hampir Setahun Berjalan

Berita Terkait

Sunday, 2 February 2025 - 18:55 WIB

Pengecer Gas LPG Melon Dilarang Jual, ESDM Dorong Pendaftaran Jadi Agen Resmi

Tuesday, 28 January 2025 - 19:13 WIB

Proyek Infrastruktur Legislatif dan Yudikatif di IKN Dimulai Februari 2025, Anggaran Capai Rp11,2 Triliun

Saturday, 25 January 2025 - 19:30 WIB

Pemerintah Indonesia Tingkatkan Perlindungan WNI yang Terjerat Hukum di Luar Negeri

Friday, 24 January 2025 - 19:23 WIB

Pencabutan Sertifikat SHGB dan SHM Pagar Laut di Pantura Tangerang: Proses Hukum Berbasis Evaluasi dan Penelitian

Wednesday, 22 January 2025 - 19:21 WIB

Sertifikat Pesisir Utara Kabupaten Tangerang Dibatalkan: Kementerian ATR/BPN Temukan Cacat Prosedur dan Material

Berita Terbaru

Disdukcapil Kota Serang

Advertorial

Disdukcapil Kota Serang, Layanan Administrasi Kependudukan Online

Saturday, 22 Feb 2025 - 16:38 WIB